ADVERTISEMENT

Anies Instruksikan Jajarannya Kooperatif soal Kasus Rehab Sekolah

Indra Komara - detikNews
Rabu, 11 Jul 2018 15:39 WIB
Gubernur DKI Anies Baswedan (Kanavino/detikcom)
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempersilakan polisi menyelidiki dugaan korupsi proyek rehabilitasi sekolah di DKI Jakarta. Anies menegaskan penegakan hukum harus berjalan.

"Penegakan hukum itu bukan dipersilakan, penegakan hukum harus jalan," kata Anies di RS Islam Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (11/7/2018).


Dalam kasus ini, polisi bakal meminta keterangan kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengenai kasus 119 sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA yang direhabilitasi pada 2017. Anies minta jajarannya kooperatif dalam kasus rehab sekolah.

"Harus (kooperatif)," ujarnya.


Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan menuturkan pihaknya masih mengumpulkan sejumlah keterangan saksi dan ahli. Selanjutnya, polisi akan menentukan terkait ada-tidaknya unsur pidana dalam proyek rehab sekolah itu.

"Masih dalam proses penyelidikan. Kalau dalam proses penyelidikan, tentunya langkah yang dilakukan oleh teman-teman tentu wujud klarifikasi kepada beberapa pihak kemudian pengumpulan keterangan, sehingga nanti apabila proses klarifikasi dan pengumpulan keterangan dan alat bukti itu terkumpulkan, akhirnya pasti laporan hasil penyelidikan. Baru nanti ditentukan ada pidananya atau tidak," ujar dia.

Terkait kasus tersebut, Kepala Inspektorat DKI Jakarta Zainal sudah mengatakan pihaknya juga menyelidiki proyek rehabilitasi sekolah yang diduga bermasalah. Namun dia belum bisa memastikan jumlah sekolah tersebut.

"Ada pekerjaan yang nggak sesuai dengan kontraktor. (Soal proyek rehab sekolah berjumlah 119) tapi itu kan nggak semua. Itu perlu diteliti benar apa nggak, semuanya benar atau nggak," ujar Zainal saat dihubungi, Rabu (4/7).

Zainal mengatakan penyelidikan sampai saat ini masih berlangsung. Pihaknya juga akan menindak tegas kontraktor yang melanggar perjanjian.

"Kalau dia tidak terbukti menjalankan masa kontrak, ya kita suruh kembalikan berapa kerugian atas kejelasan kontraknya itu. Pasti tindak, kita tindak. Cuma perlu penelitian," imbuhnya. (idn/ams)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT