Jumat 06 Juli 2018, 19:35 WIB
Balai Latihan Kerja Banyuwangi akan Dorong Sektor Pariwisata
Foto: Dok. Kemenaker
Banyuwangi -
Balai Latihan Kerja (BLK) Banyuwangi, yang berada di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, diharapkan bisa beroperasi pada akhir tahun. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengungkapkan BLK tersebut akan ditujukan untuk mendorong sektor pariwisata.
Pengoperasian BLK Banyuwangi yang baru selesai pembangunannya ini dapat segera dilakukan menyusul telah keluarnya izin Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) pada Mei 2018.
"BLK ini sedang dalam persiapan untuk dioperasikan. Kementerian PAN-RB sudah mengeluarkan izin SOTK pada bulan Mei lalu dan telah mengecek kesiapan BLK Muncar. Kita berharap akhir tahun sudah bisa beroperasi," kata Hanif dalam keterangan tertulis, Jumat (6/7/2018).
Hal itu diungkap Hanif saat meninjau perkembangan pembangunan BLK Banyuwangi hari ini. Ia didampingi Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Dudung Heriyan, Direktur Standardisasi Kompetensi Program dan Pelatihan Ditjen Binalattas Kemenaker Sukiyo, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi Alam Sudarajat.
Dipaparkannya, kapasitas BLK Banyuwangi jika dimaksimalkan bisa melatih 3.000 orang per tahun. Rencananya, BLK ini akan membuka enam program kejuruan, yakni kejuruan teknologi mekanik, otomotif, teknologi informasi, garmen atau tekstil, pertanian, dan perhotelan atau pariwisata (hospitality).
Hanif mengatakan Banyuwangi memiliki banyak objek wisata menarik, sehingga BLK itu bisa mendorong industri pariwisata di daerah tersebut.
"Tapi andalan di BLK ini adalah kejuruan pariwisata untuk mendukung kebutuhan industri pariwisata yang terus berkembang. Apalagi Banyuwangi memiliki banyak sekali objek wisata yang menarik wisatawan," katanya.
Dia mengatakan BLK Banyuwangi merupakan BLK yang berada di bawah kendali Kementerian Ketenagakerjaan. BLK seluas 9,9 hektare ini merupakan hasil hibah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Secara keseluruhan, di Indonesia ada 302 BLK yang berada di bawah pengelolaan Kemenaker, pemerintah provinsi, maupun kabupaten/kota.
"Saat ini pemerintah pusat memiliki 17 BLK. Tambah satu BLK di Banyuwangi jadi 18 BLK. Selain itu, nanti ada BLK baru di Sidoarjo, Pangkep, dan Belitung," ujar Hanif.
Dia menambahkan, gencarnya pengoperasian BLK di Indonesia sebagai upaya untuk menggenjot peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia. Pemerintah, menurutnya, terus menggenjot peningkatan kualitas SDM agar berdaya saing di pasar kerja.
"Salah satunya melalui akses pendidikan vokasi terus ditingkatkan. Misalnya di BLK yang ada di Banyuwangi ini," pungkasnya.
(idr/idr)
Pengoperasian BLK Banyuwangi yang baru selesai pembangunannya ini dapat segera dilakukan menyusul telah keluarnya izin Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) pada Mei 2018.
"BLK ini sedang dalam persiapan untuk dioperasikan. Kementerian PAN-RB sudah mengeluarkan izin SOTK pada bulan Mei lalu dan telah mengecek kesiapan BLK Muncar. Kita berharap akhir tahun sudah bisa beroperasi," kata Hanif dalam keterangan tertulis, Jumat (6/7/2018).
Dipaparkannya, kapasitas BLK Banyuwangi jika dimaksimalkan bisa melatih 3.000 orang per tahun. Rencananya, BLK ini akan membuka enam program kejuruan, yakni kejuruan teknologi mekanik, otomotif, teknologi informasi, garmen atau tekstil, pertanian, dan perhotelan atau pariwisata (hospitality).
Hanif mengatakan Banyuwangi memiliki banyak objek wisata menarik, sehingga BLK itu bisa mendorong industri pariwisata di daerah tersebut.
"Tapi andalan di BLK ini adalah kejuruan pariwisata untuk mendukung kebutuhan industri pariwisata yang terus berkembang. Apalagi Banyuwangi memiliki banyak sekali objek wisata yang menarik wisatawan," katanya.
Dia mengatakan BLK Banyuwangi merupakan BLK yang berada di bawah kendali Kementerian Ketenagakerjaan. BLK seluas 9,9 hektare ini merupakan hasil hibah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Secara keseluruhan, di Indonesia ada 302 BLK yang berada di bawah pengelolaan Kemenaker, pemerintah provinsi, maupun kabupaten/kota.
"Saat ini pemerintah pusat memiliki 17 BLK. Tambah satu BLK di Banyuwangi jadi 18 BLK. Selain itu, nanti ada BLK baru di Sidoarjo, Pangkep, dan Belitung," ujar Hanif.
Dia menambahkan, gencarnya pengoperasian BLK di Indonesia sebagai upaya untuk menggenjot peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia. Pemerintah, menurutnya, terus menggenjot peningkatan kualitas SDM agar berdaya saing di pasar kerja.
"Salah satunya melalui akses pendidikan vokasi terus ditingkatkan. Misalnya di BLK yang ada di Banyuwangi ini," pungkasnya.
(idr/idr)
