Menhub Tepis Tuduhan Prabowo LRT Di-mark up

Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menepis tuduhan Prabowo Subianto soal anggaran pembangunan LRT di Indonesia di-mark up alias digelembungkan. Pengelolaan APBN ditegaskan Menhub dilakukan hati-hati.

"Kita itu sangat berhati-hati mengelola dana APBN. Oleh karena itu, kita melibatkan banyak konsultan, terutama internasional, kita harapkan sangat governance. Kita melibatkan instansi-instansi yang berwenang. Menurut hemat saya, sinyalir (mark up) itu tidak benar," kata Budi Karya di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Sabtu (23/6/2018).

Baca juga: Disoal Prabowo, Begini Perbandingan Harga LRT dengan Negara Lain

Budi juga membantah proyek LRT kemahalan. Prabowo sebelumnya menyebut proyek LRT Palembang menelan dana Rp 12,5 triliun untuk panjang rel 24 kilometer. Prabowo menjelaskan harga per kilometer sebesar USD 40 juta, yang menurutnya kemahalan.

"Saya tidak tahu persis ya kalau nggak salah ada pengurangan 10% dari penawaran kontraktor, setelah itu dievaluasi oleh konsultan dari internasional," sambung Budi.

"Seperti dilaporkan, setelah dikomparasi, dibanding Malaysia dan Thailand, (biaya LRT) kita lebih rendah 5-10%," tegas dia.

Baca juga: Istana Tepis Prabowo soal Mark Up LRT: Ada Penghematan Rp 13 T

(fdn/fdn)