TNI AD Ingatkan Prajurit Netral Meski Ada Purnawirawan Ikut Pilkada

Elza Astari Retaduari - detikNews
Sabtu, 23 Jun 2018 11:03 WIB
Brigjen Alfret Denny Tuejeh. (Dok TNI AD)
Jakarta - Pekan depan, 171 daerah akan melangsungkan Pilkada Serentak 2018. TNI AD mengingatkan para prajuritnya netral bila tak ingin mendapatkan sanksi.

"Bagi TNI AD, netralitas TNI merupakan jiwa, napas, dan sikap setiap prajurit. Tidak hanya terkait dengan pesta Demokrasi, namun juga dalam kehidupan kesehariannya, baik di dalam kedinasan maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Ini sudah final, tidak bisa ditawar-tawar, bahkan diragukan maupun dipertanyakan lagi," tegas Kadispen TNI AD Brigjen Alfret Denny Tuejeh dalam keterangannya, Sabtu (23/6/2018).

Pada pilkada serentak yang akan digelar 27 Juni mendatang, sejumlah purnawirawan TNI menjadi kandidat. Meski begitu, kata Denny, bukan berarti para prajurit boleh terlibat, dilibatkan, atau melibatkan diri. Ini sesuai dengan aturan yang tertuang dalam UUD 1945 dan UU TNI No 34 Tahun 2004.

"Tugas TNI hanya mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Adapun tugas dan peran dalam pengamanan pelaksanaan pesta demokrasi, sifatnya hanya tugas bantuan kepada Polri. TNI AD tidak mempunyai niat sedikit pun untuk mempengaruhi proses maupun hasilnya. Kita (TNI AD) senantiasa menempatkan diri di atas kepentingan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia," sebutnya.


Pilkada, menurut Denny, bukan domain TNI AD terkait dengan politik praktis. Walaupun sejumlah purnawirawan tengah bertarung untuk menjadi kepala daerah, prajurit dilarang membantu.

"Saya ingatkan kembali, sebagaimana yang telah disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat, meski di beberapa daerah terdapat para purnawirawan TNI yang mencalonkan diri, bagi Angkatan Darat itu merupakan hak politik mereka sebagai masyarakat sipil dan tidak ada hubungannya dengan Angkatan Darat lagi," kata Denny.

TNI AD meminta masyarakat memantau perhelatan pilkada dan melapor ke instansi mereka bila menemukan ada prajurit yang tidak netral. Denny memastikan, bila ada prajurit terbukti terlibat dalam politik praktis, TNI AD akan memberi sanksi tegas dengan transparan.

"Kalaupun ada yang terindikasi tidak netral, itu mungkin saja terjadi kepada oknum tertentu. TNI AD sangat berterima kasih menerima masukan dan kritikan, kalau memang ada prajurit yang tidak netral. Hal ini menunjukkan kecintaan terhadap TNI AD dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia. Namun pada sisi lain, kita berharap ada masukan yang pasti dan jelas, siapa prajurit yang tidak netral, dari satuan mana asalnya," ujar jenderal bintang satu itu.



"Sehingga bukan hanya asal bicara tapi tidak menunjukkan bukti yang benar. Kalau ada laporkan secara resmi dan benar, pasti akan kita tindak secara tegas dan bahkan terbuka. Proses hukum terhadap prajurit yang tidak netral juga merupakan bagian dari proses demokrasi yang baik di Indonesia," sambung Denny.

Ketidaknetralan prajurit, disebutnya, akan mencederai kepercayaan masyarakat. Tak hanya itu, kata Denny, perbuatan tersebut juga merupakan pelanggaran atas perintah atasan serta bentuk pelanggaran terhadap sumpah dan janji prajurit.

"Ini bukan hanya sekadar retorika belaka, kita akan lihat bersama, apakah TNI AD menindaklanjutinya atau tidak, dan publik pun bisa menilai komitmen dan integritas ini," tutur lulusan Akmil angkatan 1988 itu.

Denny juga mengimbau masyarakat ikut aktif dalam pesta demokrasi yang serentak digelar di 171 daerah, termasuk 17 provinsi. TNI AD berharap Pilkada Serentak 2018 dapat berjalan dengan lancar.

"Menjelang hari pemilihan yang sudah tinggal hitungan jari, TNI AD mendorong agar seluruh rakyat Indonesia untuk terlibat secara aktif dan positif guna mendukung terlaksananya pemilihan kepala daerah serentak di 171 wilayah secara langsung, umum, jujur, adil, serta damai," ucap Denny.

TNI AD meminta masyarakat percaya bahwa prajurit akan bersikap netral dalam pilkada. Denny menyebut TNI AD tak akan mengorbankan kepentingan bangsa hanya untuk kepentingan politik.

"Percayalah, sebagai prajurit Sapta Marga, kita tidak pernah berkeinginan untuk menggores, bahkan melukai, hati rakyatnya hanya demi kepentingan perorangan ataupun kelompok tertentu," ungkapnya. (elz/fdn)