DetikNews
Kamis 21 Juni 2018, 20:37 WIB

Kontroversi Kritik Fadli Zon soal Pemerintah Gagal Tangani Mudik

Danu Damarjati, Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Kontroversi Kritik Fadli Zon soal Pemerintah Gagal Tangani Mudik Foto: Fadli Zon. (Andhika Prasetia/detikcom).
Jakarta - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon mengkritik pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal mudik 2018. Kritikan Fadli menimbulkan kontroversi, baik yang membela ataupun mementahkannya.

Fadli menyatakan kemacetan parah terjadi pada mudik tahun ini. Menurutnya, hal itu disebabkan kegagalan pemerintah memprediksi puncak kemacetan.

"Kemacetan parah juga menandakan kegagalan pemerintah memprediksi puncak kemacetan," kata Fadli Zon dalam keterangan pers tertulis, Kamis (21/6/2018).


Fadli pun menilai pemerintah terlalu menggembar-gemborkan pembangunan jalan tol. Ternyata, menurut Fadli, jalan tol bukan solusi kemacetan mudik.

Dia juga menyinggung penerapan contraflow panjang saat mudik. Menurutnya, masyarakat yang terganggu oleh contraflow tentu dirugikan karena sudah membayar tarif jalan bebas hambatan tapi tak mendapatkan kebebasan dari hambatan. Sedangkan pengelola jalan tol mendapat keuntungan dari volume kendaraan yang tinggi.

Fadli lantas merujuk pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2017. Di situ menurutnya dijelaskan adanya pengabaian terhadap penyesuaian standar pelayanan minimal (SPM) seiring dengan kenaikan tarif jalan tol. Temuan BPK itu disebutnya perlu ditindaklanjuti oleh Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT). Bila temuan itu ditindaklanjuti, kemacetan mudik 2018 tak akan terjadi.


Kritik Fadli ini memicu banyak komentar. Salah satunya dari Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin yang meminta Fadli menunjukkan data yang dijadikan dasar kritik itu.

"Suruh dia siapkan datanya. Suruh siapkan supaya jangan asal bicara. Nanti kalau asal ngomong, malu. Itu kan Wakil Ketua DPR RI. Kan pasti banyak data," ujar Ngabalin, saat dimintai konfirmasi detikcom, Kamis (21/6/2018).

Bantahan pun datang dari parpol pendukung pemerintah. Mereka ramai-ramai menyerang balik Fadli terkait kritik soal mudik itu.


Serangan pertama datang dari NasDem. Mereka mengatakan Fadli harusnya tidak mengkritik pemerintah seperti pendekar mabuk.

"Bukan kritik seperti pendekar mabuk. Jangan jadi oposisi yang menggunakan gaya pendekar mabuk. Yang begini ini semua serba salah. Tidak ada yang benar. Ini gaya pendekar mabuk atau si buta dari gua hantu kali," kata Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate kepada detikcom.


Berikutnya, Hanura mengatakan Fadli perlu periksa mata lagi. Hanura meminta Fadli tak melihat melihat persoalan mudik dengan kacamata kuda.

"Melihat persoalan mudik jangan pakai kacamata kuda karena itu Fadli Zon perlu periksa mata lagi," kata Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir.


Lagi-lagi partai pendukung Jokowi menyinggung soal mata Fadli. Kali ini Golkar meminta Fadli tak menutup mata soal teratasinya persoalan mudik tahun ini.

"Jangan menutupi mata atas teratasinya persoalan mudik tahun ini," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily.


Sementara PPP tak cuma membantah Fadli. Partai berlambang Kabah ini mengatakan Gerindra menilai pemerintah Jokowi secara tak objektif dan tak melihat fakta.

"Kalau Gerindra kan selalu menilai pemerintah gagal tanpa mau melihat secara objektif, fakta di lapangan," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi.


PDIP heran dengan kritikan-kritikan yang dilontarkan Fadli terhadap pemerintah. Menurut PDIP, Fadli selalu menganggap pemerintah salah.

"Ih Pak Fadli, (kerja pemerintah selalu dianggap) nggak ada yang bener (semuanya dikritik)," kata Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari.


Meski begitu, Fadli mendapat pembelaan dari partainya sendiri. Menurut Gerindra kemacetan memang benar terjadi.

"Menjawab pernyataan Bang Ngabalin (Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin) yang menantang Bang Fadli memberikan data kemacetan, ini saya sampaikan pengalaman adik sepupu saya yang mengalami macet di saat mudik," kata anggota Badan Komunikasi Gerindra Andre Rosiade.


PKS sebagai sekutu Gerindra juga mengatakan hal senada. Hanya saja PKS juga mengapresiasi langkah pemerintah soal cuti bersama yang dinilai mampu mengurangi kemacetan saat mudik lebaran.

"Termasuk ada 42 km kemacetan gitu ya. Termasuk juga kemarin ketika diberlakukan contraflow ternyata mungkin bisa menyelesaikan sebagian masalah yang ke Jakarta, tapi yang warga mau keluar dari Jakarta malah terjebak macet yang luar biasa," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid.

"Sehingga kemudian warga itu tidak menumpuk pulang di hari yang berdekatan. Karena dibuat menjadi memanjang ini liburannya memanjang. Sehingga warga bisa memilih waktu yang lebih leluasa. Dengan demikian pulang perginya bisa lebih lancar. Itu fakta. Dan itu diapresiasi," tambahnya.
(haf/elz)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed