DetikNews
Selasa 19 Juni 2018, 22:12 WIB

Tolak Iriawan Jadi Pj Gubernur Jabar, FUIB akan Demo di Istana

Zunita Amalia Putri - detikNews
Tolak Iriawan Jadi Pj Gubernur Jabar, FUIB akan Demo di Istana Pelantikan Komjen Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar oleh Mendagri Tjahjo Kumolo (Foto: Dok. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Jakarta - Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) meminta Presiden Joko Widodo mencopot Tjahjo Kumolo dari jabatan menteri Dalam Negeri (Mendagri). Hal ini dikarenakan Tjahjo telah melantik Komjen M Iriawan sebagai penjabat (PJ) Gubernur Jawa Barat.

"Kami melakukan penolakan terhadap pelantikan Gubernur Jawa Barat Komjen Pol Iriawan di mana kami menilai bahwa pelantikan yang dilakukan Mendagri Tjahjo Kumolo sangat melanggar UU yang ada, di mana Tjahjo Kumolo melanggar UU Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 terkait pejabat polisi yang bisa menjadi Pj Gubernur adalah polisi yang sudah dinonaktifkan dan sudah dipensiunkan," kata Ketua Umum FUIB Rahmat Himrar di Jalan Menteng Raya Nomor 58, Jakarta Selatan, Selasa (19/6/2018).

Rahmat menganggap Iriawan tidak tepat jadi Pj Gubernur Jabar di saat masih menjabat sebagai Polri aktif. Sebab, ia menilai Iriawan yang menjabat sebagai Pj Gubernur namun harus tanggung jawab ke Kapolri dan Presiden.


"Artinya akan ada, ke Presidennya langsung dan dia ke Kapolri jadi ada dua kekuasaan yang bayang-bayangin Pj Gubernur tersebut, sehingga terkesan kinerja Pj Gubernur tidak bisa mengimbangi apa yang harus dikerjakan. Karena bakal banyak yang akan menekan banyak dari instansi dia sebagai Polri maupun pemerintahan atau Presiden. Jadi stabilitas pimpinan di Jabar itu nggak bakal stabil lagi jika dipimpin oleh kepolisian karena mereka memiliki dua fungsi kekuasaan," ucap dia.

Ia juga mengatakan jabatan Iriawan sebagai Pj Gubernur juga dapat mempengaruhi netralitas Pilkada Jabar yang akan digelar 27 Juni mendatang.

Ketua Umum FUIB Rahmat HimrarKetua Umum FUIB Rahmat Himrar (Foto: Zunita Amalia Putri/detikcom)

"(Kecurangan pilkada) sangat rentan karena kita lihat gimana pemerintahan saat ini sangat rentan, kenapa? Karena pengaruh Pj Gubernurnya, kita lihat dari institusi Polri, sementara Polri sendiri itu wewenangnya ada di tangan Presiden di mana dia harus patuh kepada aturan atau arahan dari Presiden dan jika itu tidak diikuti maka akan berdampak pada institusi itu. Makanya Pj Gubernur mau nggak mau harus jalankan aturan atau perintah yang disepakati pimpinannya, itu yang saya khawatirkan," ungkap dia.


Kemudian, Rahmat juga mengatakan sangat mengapresiasi dan mendukung partai yang mewacanakan hak angket terkait jabatan baru Iriawan itu.

"Makanya kita sangat apresiasi dari Gerindra maupun kawan-kawan DPR RI yang akan lakukan hak angket terkait hal ini, kita sangat dukung. Kalau perlu secepatnya melakukan hak angket biar Iriawan dicopot lagi dari Pj Gubernur," tutur dia

Selain mendesak Iriawan dicopot sebagai Pj Gubernur Jabar, ia juga meminta agar Mendagri Tjahjo Kumolo untuk segera dicopot dari jabatannya. Karena dinilai telah melanggar UU.


Rahmat juga menyebut FUIB akan melakukan demo pada Jumat (22/6) besok di depan Istana Negara dan di depan Kantor Kemendagri. Mereka meminta Iriawan dicopot jadi Pj Gubernur dan Tjahjo dicopot dari posisi Mendagri karena telah melantik Iriawan yang dianggapnya melanggar UU.

"Ya jadi kita mendesak Presiden, Jumat besok kita akan lakukan konsolidasi nasional kepada seluruh BEM dan UKP dan LSM yang ada di Indonesia untuk melakukan aksi demo yang akan dilaksanakan di 2 tempat yaitu di Istana Negara dan di Kemendagri," ucap dia.



Tonton juga video 'Forum Umat Islam Sayangkan Iriawan Jadi PJS Gubernur Jabar'

[Gambas:Video 20detik]


(jbr/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed