.webp)
Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nasidik menilai Istana mencari-cari pembenaran bagi pengangkatan polisi aktif menjadi Pj Gubernur Jawa Barat. Salah satu pembenaran itu adalah membandingkannya dengan kebijakan era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.
"Karena sulit menemukan pembenaran, walhasil Istana secara oportunistik melihat ke belakang: mencari persamaan dan preseden dari kebijakan Presiden SBY," kata Rachland dalam keterangan tertulis, Selasa (19/6/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penilaian Rachland ini menanggapi pernyataan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, yang mengungkit penunjukan Mayjen TNI Achmad Tanribali Lamo menjadi Pj Gubernur Sulawesi Selatan pada Januari-April 2008 dan Mayjen TNI Setia Purwaka, yang dilantik menjadi Pj Gubernur Jawa Timur pada 2008-2009. Keduanya dilakukan di era SBY.
Menurut Rachland, langkah Istana yang dianggap oportunis itu memunculkan 3 hal berbahaya. Pertama, dia menyebut Istana dengan sengaja menutupi fakta bahwa dua perwira TNI tersebut sudah beralih status dari militer menjadi sipil saat mereka diangkat. Ini berbeda dengan Pj Gubernur Jabar yang hingga hari ini masih berstatus perwira polisi aktif.
"Kedua, dengan memaksakan polisi aktif menjadi Pj gubernur, tepat pada saat pilkada akan berlangsung, Istana dengan sengaja mengabaikan dan mengentengkan protes publik yang sedari awal mencemaskan kemungkinan penggunaan kekuatan polisi untuk memenangkan paslon tertentu. Di sini, presiden dapat dinilai merusak profesionalitas dan imparsialitas Polri," papar Rachland.
Ketiga, Rachland menyebut Jokowi bisa dinilai sedang membangun 'negara polisi' hanya demi tujuan politik. Dia lalu menyamakan Jokowi dengan Raja Louis XIV dari Prancis.
"Presiden Jokowi seperti menganggap dirinya Louis XIV yang meyakini 'negara adalah saya' (l'etat, c'est moi). Atau sekurangnya, membuat negara ini menjadi negara yang melayani kepentingannya sendiri (a state for its own), bukan lagi melayani kepentingan rakyat seperti seharusnya," ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, Ngabalin mengomentari cuitan SBY di Twitter yang berisi penilaian bahwa penguasa saat ini melampaui batas dan mencederai akal sehat. Ngabalin mengingatkan bahwa pemerintahan SBY pernah melakukan langkah serupa dengan melantik anggota TNI aktif sebagai penjabat gubernur.
"Pak SBY bilang ini melampaui batas dan keterlaluan. Emang SBY lupa pada waktu Tanribali diangkat menjadi Plt di Sulawesi Selatan. Itu tentara aktif atau sudah pensiun? Memang Pak SBY lupa pada waktu itu yang diangkat jadi Plt gubernur di Jawa Timur, itu masih aktif atau sudah pensiun? Kenapa nggak ribut?" ungkit Ngabalin.
Tonton juga 'Dituding Melakukan Maladministrasi, Ini Jawaban Mendagri':
(imk/dnu)
