Kemendagri Siap Hadapi Angket DPR soal Pelantikan M Iriawan

Jakarta - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menyatakan pihaknya menghormati wacana penggunaan hak angket oleh DPR. Pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, siap memberikan penjelasan sedetail dan seakurat mungkin terkait pelantikan Komjen M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.

"Kami tentu harus menghormati hak konstitusional Dewan, tapi kami berkeyakinan bahwa dasar rujukan hukum yang kami gunakan sudah sahih," kata Bahtiar kepada detikcom melalui telepon, Selasa (19/6/2018).

Ia menegaskan rujukan hukum yang digunakan Kemendagri bukan UU Kepolisian ataupun UU TNI, melainkan UU Pemda, UU Pilkada, dan UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Juga merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota TNI dan Polri menjadi PNS untuk Menduduki Jabatan Sipil; serta Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara bagi Gubernur, Wagub, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota.

Baca juga: M. Iriawan, Anak Tenabang yang Kembali Pimpin Pasundan

Karena itu, Bahtiar menilai keliru bila para politikus ataupun pengamat merujuk pada Pasal 28 ayat 3 UU Polri. "Kita kan bicara sol penjabat gubernur, ya rujukannya bukan UU Polri dong. Kami juga tidak meminta izin kepada Kapolri kok, tapi ke Gubernur Lemhannas karena Pak Iriawan adalah pejabat eselon I (Sestama) di Lemhannas," kata Bahtiar.

Posisi Komisaris Jenderal M. Iriawan sebagai Sekretaris Utama Lemhannas, dia melanjutkan, sesuai dengan PP No 15 Tahun 2001. Sebagai Sestama, posisi atau jabatannya sederajat dengan dirjen atau sekjen di kementerian.

Baca juga: Ini Tiga Payung Hukum Mendagri Lantik M. Iriawan

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kata Bahtiar, guna mengisi kekosongan kepemimpinan di Jawa Timur karena masa tugas Gubernur Imam Utomo berakhir, sedangkan Soekarwo belum resmi terpilih, waktu itu ditunjuk Mayjen TNI Setia Purwaka sebagai Penjabat Gubernur Jatim. Sebelumnya, Setia Purwaka adalah Irjen Depkominfo.

Sementara itu, pada 2016, pemerintah juga pernah mengangkat jenderal polisi dan TNI, yakni Irjen Carlo Brix Tewu sebagai Plt Gubernur Sulbar dan Mayjen TNI AD Soedarmo sebagai Plt Gubernur Aceh. Sebelumnya, Carlo Tewu bertugas di Kemenko Polhukam dan Soedarmo sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

"Beliau-beliau itu ditunjuk menjadi penjabat gubernur bukan karena polisi dan TNI, tapi jabatan terakhirnya setara pimpinan tinggi madya, seperti amanat Pasal 201 ayat 10 UU Pilkada," papar Bahtiar. (jat/jat)