Senin 18 Juni 2018, 08:23 WIB
Golkar Minta Polisi Jelaskan soal Penghentian Kasus Sukmawati
Foto: Wasekjen Golkar M Sarmuji (dok. pribadi)
Jakarta -
Golkar meminta polisi menjelaskan secara transparan penghentian penyelidikan kasus dugaan penistaan agama terkait puisi 'Ibu Indonesia' yang melibatkan Sukmawati Soekarnoputri. Selain itu, Golkar juga meminta penjelasan penghentian kasus lain yang mendapat perhatian publik dijelaskan.
"Polisi sebaiknya menjelaskan secara transparan setiap penghentian kasus yang mendapatkan perhatian publik," kata Wasekjen Golkar Sarmuji saat dihubungi detikcom, Minggu (17/6/2018) malam.
Menurutnya penjelasan secara transparan ditujukan untuk menjaga kepercayaan publik pada penegak hukum. Sarmuji yakin jika dijelaskan dengan baik, maka publik bisa menerimanya.
"Ini semata-mata untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Saya meyakini jika dijelaskan dengan baik, publik juga akan bisa menerima," ucapnya.
Sebelumnya, polisi menyatakan penyelidikan kasus dugaan penistaan agama terkait puisi 'Ibu Indonesia' yang dibacakan Sukmawati Soekarnoputri dihentikan. Alasannya, polisi tidak menemukan unsur pidana.
"Tidak ditemukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana, sehingga perkara tersebut tidak dapat dinaikkan/ditingkatkan ke tahap penyidikan. Maka kasus tersebut di-SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyelidikan)," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal dalam keterangannya, Minggu (17/6) kemarin.
(haf/haf)
"Polisi sebaiknya menjelaskan secara transparan setiap penghentian kasus yang mendapatkan perhatian publik," kata Wasekjen Golkar Sarmuji saat dihubungi detikcom, Minggu (17/6/2018) malam.
Menurutnya penjelasan secara transparan ditujukan untuk menjaga kepercayaan publik pada penegak hukum. Sarmuji yakin jika dijelaskan dengan baik, maka publik bisa menerimanya.
Sebelumnya, polisi menyatakan penyelidikan kasus dugaan penistaan agama terkait puisi 'Ibu Indonesia' yang dibacakan Sukmawati Soekarnoputri dihentikan. Alasannya, polisi tidak menemukan unsur pidana.
"Tidak ditemukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana, sehingga perkara tersebut tidak dapat dinaikkan/ditingkatkan ke tahap penyidikan. Maka kasus tersebut di-SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyelidikan)," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal dalam keterangannya, Minggu (17/6) kemarin.
(haf/haf)
