Kemendagri Panggil Gubernur Kalteng, Bahas Interpelasi DPRD

Robi Setiawan - detikNews
Senin, 04 Jun 2018 17:41 WIB
Foto: Robi Setiawan/detikcom
Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memanggil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugianto Sabran. Pemanggilan tersebut terkait dengan hak interpelasi yang digulirkan oleh anggota DPRD Kalteng.

Sugianto tiba pukul 13.00 WIB di kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta dengan menggunakan batik merah, Senin (4/6/2018). Sugianto disambut Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, yang saat ditemui menggunakan batik berwarna coklat, didampingi Direktur Ditjen Bina Keuangan Daerah, Arsan Latif, dan pejabat Kemendagri lainnya.

"Saya selaku gubertur saya ingin menjalankan tugas sesuai aturan dan UU yang berlaku, tentu setelah tadi kami dipanggil oleh kemendagri kami hadir," ujar Sugianto.

Konsultasi dilakukan secara tertutup, dimulai pukul 13.15-14.30 WIB, bertempat di Ruang Rapat Sekjen, Gedung A, Kantor Kemendagri, Jakarta. Sugianto didampingi oleh Sekretaris Daerah, Kepala Biro Pemerintahan, Badan Kepegawaian Daerah, dan Keuangan.


Hadi Prabowo menjelaskan, pertemuan ini merupakan bentuk konsultasi antara Kemendagri dan Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) terkait Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2018.

"Ini kan pertemuan konsultasi, yang manggil adalah Menteri Dalam Negeri kepada gubernur beserta jajarannya," kata Hadi.

Hadi menambahkan, Kemendagri memanggil Gubernur Kalteng untuk menyikapi lembaga legislatif yang akan megajukan hak interpelasinya kepada Gubernur Kalteng.

"Kita menyikapi karena lembaga legislatif akan mengajukan usul hak interpelasi kepada pak gubernur," tambah Hadi.


Sebelumnya diketahui, anggota DPRD Kalteng, Faridawati Darlan Atjeh menyebut usulan hak interpelasi sudah ditandatangani tujuh fraksi dan telah diagendakan dalam rapat badan musyawarah DPRD. Pada 8 Juni nanti, akan diadakan paripurna pengumuman penetapan penggunaan hak interpelasi.

Faridawati mengatakan, tidak ada temuan apa pun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait tunjangan dewan yang terdapat di Pergub lama. Menurutnya seharusnya tidak ada alasan efisiensi anggaran lalu dilakukan pemotongan, karena justru APBD 2018 mengalami kenaikan.

"Gubernur menerbitkan Pergub baru, mengubah Pergub lama. Sementara yang lama, tidak ada temuan apapun dari BPK terkait tunjangan Dewan. Jadi, tidak ada alasan efisiensi dan rasionalisasi anggaran lalu pemotongan, karena APBD 2018 justru naik," kata Faridawati. (ega/ega)