KPK Minta Sidang BLBI Dikawal: Lihat Bagaimana Negara Dirugikan

Jakarta - KPK menyambut baik putusan sela perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menolak eksepsi mantan Ketua BPPN. Perkara itu pun kini memulai babak baru dalam persidangan.

"Dengan putusan hakim yang menyatakan tidak menerima eksepsi terdakwa SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung) di kasus BLBI, maka kami pandang persidangan ini akan masuk pada babak baru," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (31/5/2018).

Baca juga: Eks Ketua BPPN Minta Sjamsul Nursalim Jadi Saksi Sidang BLBI

Sidang akan kembali dilanjutkan pada Rabu (6/6) dengan agenda pemeriksaan saksi. Putusan sela itu, menurut Febri, menegaskan dakwaan KPK sah dan disusun secara cermat.

"Bahkan sejumlah alasan pihak terdakwa yang menggunakan dalih bahwa kasus ini perdata, sedang ada gugatan lain yang berjalan, termasuk tentang audit kerugian keuangan BPK yang dikatakan tidak sah, semua terbantahkan," tutur Febri.

Baca juga: Hakim Tolak Eksepsi, Sidang Perkara BLBI Dilanjutkan

KPK berharap pengungkapan kasus BLBI ini dikawal bersama. Dari proses persidangan nanti, akan terbuka tabir kerumitan kasus korupsi yang disamarkan lewat proses pengambilan kebijakan ini.

"Kita akan melihat bagaimana negara dirugikan dibalik kerumitan istilah dan proses pengambilan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi dan perbankan," kata Febri lagi.

Dalam perkara tersebut, Syafruddin didakwa merugikan negara sebesar Rp 4,5 triliun terkait BLBI. Kerugian negara itu berkaitan dengan penerbitan SKL dari BPPN terhadap BDNI yang dimiliki pengusaha Sjamsul Nursalim.

(nif/dhn)