Soal Pencurian Koper, Pimpinan DPR Pertanyakan Keamanan Bandara

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan turut menyoroti kasus pencurian koper di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Dia mempertanyakan keamanan yang dilakukan pengelola bandara dan meminta adanya peningkatan pengawasan.

"Adanya pencurian ini tentu menjadi pertanyaan, bagaimana pengelola bandara memberikan keamanan pada barang milik penumpang. Sebelumnya sering muncul aduan koper dirusak atau barang di dalam koper hilang. Sekarang, malah kopernya juga ikut hilang. Ini harus ada peningkatan pengawasan dari pengelola bandara," tegas Taufik dalam keterangan tertulis, Rabu (30/5/2018).

Baca juga: Siswa SMP Curi Koper, Menhub Minta AP II Perketat Keamanan Soetta

Taufik menilai dengan adanya pencurian koper ini pengelola Bandara Soetta kecolongan dan perlu adanya evaluasi terhadap sistem pengamanan. Terlebih lagi pelaku bisa masuk dari pintu keluar atau kedatangan. Modusnya adalah mengaku ada barang ketinggalan. Padahal, kata Taufik, pelaku tidak memiliki boarding pass.

"Ini kan pengamanan bandara seperti kecolongan. Pelaku tidak punya boarding pass dan hanya dengan mengaku ada barang ketinggalan langsung diizinkan masuk melalui pintu keluar. Ini masih pencurian koper, bagaimana jika ternyata ada aksi yang lebih berbahaya lagi misalnya terorisme. Karena tidak ada screening x-ray jika seseorang masuk melalui pintu keluar. Kelalaian ini jangan sampai terulang lagi ke depannya," tegas Waketum PAN itu.

Baca juga: AP II: Proses Koper Sampai ke Penumpang Tanggung Jawab Maskapai

Kejadian kehilangan koper ini sempat viral di media sosial. Seseorang bercerita dia kehilangan dua koper di Terminal 3 Bandara Soetta pada 12 Mei 2018. Polisi akhirnya mengamankan DV (15) di rumahnya di Tigaraksa, Tangerang. DV mengaku telah lima kali beraksi sejak Juli 2017. Di kamar pelajar SMP itu tersimpan 10 koper hasil curiannya.

Atas perbuatannya itu, DV dijerat Pasal 362 KUHP tentang Pencurian dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun. Kasat Reskrim Polres Bandara Soetta, Kompol James Hutajulu menjelaskan Proses penganan hukum ini juga harus mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (mul/mpr)