"Biar Kementerian Agama bersama MUI untuk berdialog, kan MUI itu jaga mewadahi banyak ormas. Dah lah silahkan Kementerian Agama dan MUI duduk bersama lalu mencari pemecahan apa yang terbaik," kata Naedar Nashir di UHAMKA, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Minggu (27/5/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Daripada sekarang menjadi isu publik lalu wacananya di media sosial, di media kan tidak baik. Jadi saran kami Muhammadiyah, Kementerian Agama bersama MUI yang mewakili atau yang mewadahi berbagai ormas keagamaan duduk bersama untuk berdialog mumpung sekarang bulan Ramadan," jelasnya.
Sebelumnya, Kementerian Agama menuai kontroversi terkait kebijakan mereka mengeluarkan rekomendasi 200 mubalig. Kemenag pun menyerahkan sepenuhnya perekomendasian nama-nama mubalig ke MUI dan ormas yang berada di bawahnya.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai sebaiknya seleksi mubalig dilakukan oleh ikatan mubalig, sedangkan MUI dan Kemenag bertugas menyusun kode etiknya.
"Kan begini, ada asosiasi atau ikatan mubalig, kan di MUI banyak. Maka selayaknya ikatan atau persatuan ini dimanfaatkan untuk menyeleksi keanggotaannya. Sama dengan kayak dokter, nanti pemerintah (Kemenag) dan Majelis ulama yang mengatur kode etik," ujar JK di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/5).
(ibh/dnu)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini