Minggu 27 Mei 2018, 21:35 WIB
Muhammadiyah Minta Kemenag-MUI Selesaikan Polemik 200 Mubalig
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (Usman Hadi/detikcom)
Jakarta -
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyerahkan sepenuhnya pembahasan terkait kontroversi 200 mubalig kepada Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Dia berharap Kemenag dan MUI duduk bersama mencari solusi terkait hal itu.
"Biar Kementerian Agama bersama MUI untuk berdialog, kan MUI itu jaga mewadahi banyak ormas. Dah lah silahkan Kementerian Agama dan MUI duduk bersama lalu mencari pemecahan apa yang terbaik," kata Naedar Nashir di UHAMKA, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Minggu (27/5/2018).
Dia menuturkan misalkan ada rencana penyempurnaan daftar mubalig atau mengukuhkan dengan tidak membuat edaran lagi, itu tetap harus ada kesepakatan bersama. Haedar pun meminta agar pemasalahan ini segara diselesaikan.
"Daripada sekarang menjadi isu publik lalu wacananya di media sosial, di media kan tidak baik. Jadi saran kami Muhammadiyah, Kementerian Agama bersama MUI yang mewakili atau yang mewadahi berbagai ormas keagamaan duduk bersama untuk berdialog mumpung sekarang bulan Ramadan," jelasnya.
Sebelumnya, Kementerian Agama menuai kontroversi terkait kebijakan mereka mengeluarkan rekomendasi 200 mubalig. Kemenag pun menyerahkan sepenuhnya perekomendasian nama-nama mubalig ke MUI dan ormas yang berada di bawahnya.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai sebaiknya seleksi mubalig dilakukan oleh ikatan mubalig, sedangkan MUI dan Kemenag bertugas menyusun kode etiknya.
"Kan begini, ada asosiasi atau ikatan mubalig, kan di MUI banyak. Maka selayaknya ikatan atau persatuan ini dimanfaatkan untuk menyeleksi keanggotaannya. Sama dengan kayak dokter, nanti pemerintah (Kemenag) dan Majelis ulama yang mengatur kode etik," ujar JK di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/5).
(ibh/dnu)
"Biar Kementerian Agama bersama MUI untuk berdialog, kan MUI itu jaga mewadahi banyak ormas. Dah lah silahkan Kementerian Agama dan MUI duduk bersama lalu mencari pemecahan apa yang terbaik," kata Naedar Nashir di UHAMKA, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Minggu (27/5/2018).
Dia menuturkan misalkan ada rencana penyempurnaan daftar mubalig atau mengukuhkan dengan tidak membuat edaran lagi, itu tetap harus ada kesepakatan bersama. Haedar pun meminta agar pemasalahan ini segara diselesaikan.
"Daripada sekarang menjadi isu publik lalu wacananya di media sosial, di media kan tidak baik. Jadi saran kami Muhammadiyah, Kementerian Agama bersama MUI yang mewakili atau yang mewadahi berbagai ormas keagamaan duduk bersama untuk berdialog mumpung sekarang bulan Ramadan," jelasnya.
Sebelumnya, Kementerian Agama menuai kontroversi terkait kebijakan mereka mengeluarkan rekomendasi 200 mubalig. Kemenag pun menyerahkan sepenuhnya perekomendasian nama-nama mubalig ke MUI dan ormas yang berada di bawahnya.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai sebaiknya seleksi mubalig dilakukan oleh ikatan mubalig, sedangkan MUI dan Kemenag bertugas menyusun kode etiknya.
"Kan begini, ada asosiasi atau ikatan mubalig, kan di MUI banyak. Maka selayaknya ikatan atau persatuan ini dimanfaatkan untuk menyeleksi keanggotaannya. Sama dengan kayak dokter, nanti pemerintah (Kemenag) dan Majelis ulama yang mengatur kode etik," ujar JK di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/5).
(ibh/dnu)
