KPU Larang Eks Koruptor Nyaleg, PDIP: Serahkan ke Parpol

Jakarta - PDIP mengatakan persoalan eks narapidana kasus korupsi boleh jadi calon anggota legislatif atau tidak dikembalikan kepada tiap parpol saja. Alasannya, karena parpol yang bisa menimbang untung-rugi ataupun dampak dari pencalonan seseorang.

"Sesungguhnya diserahkan kepada parpol saja sebagai peserta pemilu. Diserahkan kepada parpol, karena untung-rugi, dampak terhadap reputasi, citra partai, dan elektoral, yang menanggung adalah partai yang bersangkutan," kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno kepada detikcom, Sabtu (26/5/2018).

Dia menyatakan ada tarik-menarik antara pertimbangan yuridis dan etis soal keberadaan larangan itu. Hendrawan mengatakan secara etika seharusnya PKPU yang melarang eks koruptor jadi caleg itu mesti didukung.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada tarik-menarik antara pertimbangan yuridis dan etis. Bila etika kita pegang teguh, PKPU harus kita dukung. Hanya, peraturan tersebut tidak membedakan gradasi kesalahan dalam peristiwa korupsi tersebut. Ada orang-orang yang sebenarnya hanya ikut-ikutan atau tidak memahami administrasi keuangan negara sehingga terjebak korupsi," ujar Hendrawan.

Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari (Ari Saputra/detikcom)

Selain itu, politikus PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan partainya akan menghormati aturan yang dibuat. Namun ia berharap aturan tersebut tidak menghilangkan hak seorang warga negara untuk memilih ataupun dipilih secara permanen.

"Tentu PDIP hormat dan mematuhi hukum dan peraturan yang ada. Tetapi tentu dalam penegakan hukum tidak boleh bersifat algojo yang menyebabkan 'kematian' atau kehilangan hak warga untuk memilih dan dipilih. Hukuman adalah bertujuan untuk pembinaan. Jadi, ketika ada batas waktu pembinaan, harusnya cukup, misalnya tidak boleh nyaleg 5 tahun sebagai hukuman tambahan. Jangan permanen nggak boleh nyaleg. Semoga pertimbangan keadilan dan hak sipil dan politik ini menjadi pertimbangan bagi KPU," ucap Eva.

Sebelumnya, terjadi polemik soal rencana KPU melarang eks narapidana jadi caleg. Hal itu dimuat dalam pasal 8 rancangan PKPU tentang pencalonan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. (haf/fdn)