DetikNews
Sabtu 26 Mei 2018, 10:55 WIB

Pelibatan TNI Berantas Teroris Dinilai Perlu UU Perbantuan Khusus

Mochamad Zhacky - detikNews
Pelibatan TNI Berantas Teroris Dinilai Perlu UU Perbantuan Khusus Ilustrasi (Fuad Hasim/detikcom)
Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Presiden Joko Widodo menjelaskan detail tugas dan fungsi TNI dalam pemberantasan terorisme di Tanah Air. Koordinator Kontras Yati Andriyani menilai TNI boleh dilibatkan hanya dalam kondisi mendesak.

"Pertama, harus dipastikan bahwa pelibatan TNI sebagai pilihan terakhir, ketika Polri atau penegak hukum sudah tidak mampu. Kedua, harus jelas dalam skala, situasi, derajat, atau intensitas situasi seperti apa TNI terlibat," kata Yati saat dihubungi detikcom, Jumat (25/5/2018).

Menurut Yati, aturan mengenai pelibatan TNI itu harus dimuat dalam perpres. Nantinya, dalam perpres itu juga harus ditekankan bahwa TNI tidak boleh terlibat dalam proses pemidanaan hingga mekanisme evaluasi pelibatan TNI.


"Ketiga, TNI tidak bisa terlibat dalam konteks penyelidikan, penyidikan, atau proses pemidanaan (criminal justice process). Keempat, adanya jaminan ketiadaan tumpang tindih kewenangan. Kelima, adanya jaminan mekanisme pengawasan yang jelas dan akuntabel," papar Yati.

Namun, karena UU Antiterorisme sudah disahkan, Kontras memandang perlu dirumuskan UU pendukungnya. Ada dua UU yang menurut mereka harus segera dirancang, salah satunya UU Perbantuan Khusus yang menjelaskan pembagian tugas dan fungsi TNI dalam pemberantasan terorisme.

"RUU Perbantuan Khusus yang dapat lebih menjelaskan fungsi perbantuan TNI. RUU Peradilan Militer untuk evaluasi dan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang atau kesewenang-wenangan dalam pemberantasan tindak pidana terorisme," terang Yati.


Pelibatan TNI Harus Perintah Presiden

Sementara itu, menurut Ketua SETARA Institute Hendardi, pelibatan TNI dalam operasi pemberantasan terorisme harus melalui perintah presiden. Karena itu, aturan pelibatan TNI itu penting untuk dituangkan dalam perpres.

"Atau seperti apa yang Presiden Jokowi pernah sebutkan bahwa (pelibatan TNI) itu bisa dilakukan ketika polisi sudah tidak mampu, tapi itu juga mesti dengan perintah presiden, perintah politik. Jadi prinsipnya, perpres itu mengatur konteks itu. Jadi nggak bisa semaunya dilibatkan atau diturunkan TNI," terang Hendardi.


Hendardi menilai pelibatan TNI hanya menimbulkan tanggung jawab baru bagi Polri. Sebab, jika terjadi pelanggaran oleh TNI dalam operasi, polisilah yang harus menanggung karena pemberantasan teroris masuk ranah penegakan hukum.

Sedangkan TNI bukan penegak hukum. Dan kalaupun pelanggar diadili melalui peradilan militer, menurut Hendardi, hukumannya hanya sanksi disiplin.

"Ya, polisi yang ketumpuan karena militer hanya bisa dimintai pertanggungjawaban lewat peradilan militer, yang peradilan militer sendiri itu eksklusif. Hanya mereka (TNI) sendiri, dan itu kan pengadilan disiplin," tutur dia.


(zak/ams)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed