DetikNews
Selasa 22 Mei 2018, 12:00 WIB

DPR Bahas Dana Kampanye dengan Bawaslu dan KPU

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
DPR Bahas Dana Kampanye dengan Bawaslu dan KPU Rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan KPU dan Bawaslu (Foto: Marlinda Oktavia Erwanti/detikcom)
Jakarta - Komisi II DPR kembali membahas tentang dana kampanye bersama dengan KPU dan Bawaslu. Selain itu, pembahasan juga berkutat tentang peraturan kampanye.

Rapat antara Komisi II DPR bersama KPU dan Bawaslu itu digelar ruang rapat Komisi II DPR, komplek parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat pada hari ini, Selasa (22/5/2018) merupakan kelanjutan dari rapat dengar pendapat, Senin (21/5) kemarin.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengaku akan menyampaikan tentang 4 peraturan kampanye dalam rapat nanti. "Dari Bawaslu kita akan menyampaikan 4 peraturan Bawaslu," ujar Fritz sebelum rapat dimulai.


Empat peraturan yang dimaksud Fritz yaitu:
1. Peraturan Bawaslu terhadap pengawasan dana kampanye
2. Peraturan kampanye
3. Peraturan terkait pencalonan legislatif dan calon presiden
4. Peraturan terkait pengawasan logistik pemilu

"Itu yang akan Bawaslu serahkan kepada komisi II untuk didiskusikan," katanya.

Selain itu, menurut Fritz, sumbangan dana kampanye juga akan dibahas. Pembahasan itu menurut Fritz akan berfokus pada Pasal 222 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Tapi itu masih jadi diskusi karena ada beberapa partai yang mengatakan itu kan udah dikunci di pasal 222 bahwa hanya partai yang memiliki tahun 2014 saja suara yang dapat menjadi partai pengusung. Tapi itu berhubungan dengan UUD. UUD mengatakan partai yang menjadi peserta pemilu dapat menjadi untuk menyerahkan dana kampanye. Itu yang masih menjadi dilema yang harus didiskusikan pada rapat hari ini," tuturnya.


Di tempat yang sama, anggota komisioner KPU Ilham Saputra mengaku akan menyampaikan tentang tata cara pencalonan anggota legislatif dan capres. Selain itu, Ilham menyebut laporan LHKPN dan wacana mantan napi koruptor tidak dapat menjadi caleg juga akan dibahas dalam rapat ini.

"Itu adalah isu-isu yang berkembang. Jadi kita lihat bagaimana penerimaan terhadap wacana tersebut. Kemudian juga dengan parpol peserta pemilu yang sudah ditetapkan apakah bisa mendukung capres yang akan dicalonkan pada 2019 yang akan datang," katanya.

Selain dengan Bawaslu dan KPU, rapat ini juga dihadiri Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri serta Ditjen OTDA Kemendagri.
(dhn/dhn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed