Ada Kader Demokrat Marah, Minta SBY Jauhi Jokowi

Jakarta - Pernyataan Presiden Joko Widodo soal harga BBM di masa lampau membuat berang kader dan pengurus Partai Demokrat. Mereka meminta Ketum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjauhi Jokowi.

"Memang setelah ada pernyataan Pak Jokowi terkait kebijakan subsidi era SBY saat di acara PPP di Ancol, setelah itu memang ada kemarahan dari beberapa pengurus dan kader Demokrat yang merasa bahwa Pak Jokowi tidak sepatutnya mengeluarkan pernyataan yang terkesan negatif terhadap kebijakan SBY," ujar Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP PD Ferdinand Hutahaean, Senin (21/5/2018).

Menurut Ferdinand, pernyataan Jokowi tidak berdasarkan data yang faktual, tapi data yang asal dan tidak akurat. Kader PD lalu kesal. Mereka tegas meminta SBY menjauhi Jokowi.

"Kekesalan kader itulah yang kemudian diekspresikan oleh kader agar Demokrat tidak usah koalisi dengan Jokowi. Jadi mungkin itulah perasaan kader yang tak rela dan tak terima pimpinannya dilecehkan sehingga meminta partai untuk memikirkan koalisi dengan yang lain," jelasnya.

Baca juga: #SBYJelaskan, Masih Mungkinkah SBY Dukung Jokowi?

Menurut dia, tidak elok dan tidak etis kalau Jokowi mempermasalahkan kebijakan masa lalu yang sudah baik dan disetujui DPR pada masanya. Ferdinand mengatakan setiap presiden punya kebijakan sendiri. Bagi dia, fakta di lapangan, era SBY jauh lebih baik dari era sekarang.

Baca juga: PD Harap #SBYJelaskan Tak Ganggu Rencana Koalisi Pilpres 2019

Menurutnya, amat tidak patut Jokowi berbicara seperti itu. Tentu, kata Ferdinand, Jokowi membuat kader marah.

Sementara itu, Wasekjen PD Putu Supadma Rudana mengatakan pernyataan Jokowi soal harga BBM pada masa SBY prematur. Meski demikian, Putu mengatakan SBY telah bersikap negarawan dengan balasannya ke Jokowi itu.

Baca juga: Soal #SBYJelaskan, Ketua PDIP: Harusnya SBY Bangga ke Jokowi

"Pak SBY sebagai negarawan melihat permasalahan itu secara komprehensif. Memang Pak SBY memahami bahwa tantangan pemerintah sekarang itu tidak mudah, sehingga ada statement yang dikeluarkan secara prematur dan tidak tepat," sebut Putu. (gbr/nvl)