Menaker Bentuk Satgas Pengawasan untuk Cegah TKA Ilegal

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri merespons kekhawatiran soal masuknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal ke Indonesia. Hanif mengatakan telah membentuk satuan petugas (satgas) pengawasan untuk mencegahnya.

"Kalau yang ilegal ya tinggal dorong saja pemerintah untuk bisa melakukan pengawasan dan tindakan hukum lebih baik. Nah, dari sisi itu kita sendiri juga terus meningkatkan pengawasan maupun penegakan hukum yang kita lakukan," kata Hanif di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Baca juga: Lindungi Pekerja Migran, Kemnaker Gandeng Perusahaan Penyalur TKI

"Pemerintah secara keseluruhan ya, baik itu pengawas tenaga kerja, petugas imigrasi, kepolisian, juga pemda. Bahkan ini kita bentuk Komite Pengawas Ketenagakerjaan," imbuhnya.

Hanif menjelaskan lebih rinci soal Komite Pengawas Ketenagakerjaan itu. Dia menjelaskan komite itu akan diisi berbagai unsur, dengan jumlah lebih dari 2.000 orang.

Baca juga: Ombudsman: Perpres TKA Berpotensi Diskriminatif

"Di mana itu ada unsur dunia usaha dan unsur serikat pekerja dan kita juga bentuk satgas untuk pengawasan TKA yang dari berbagai lintas instansi juga," ucap dia.

"Jumlah tenaga pengawas kurang-lebih sekitar 2.000-an kurang," tutup Hanif. (tsa/nkn)