Koalisi Perempuan Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Marsinah

Jakarta - Koalisi kelompok perempuan dan organisasi buruh meminta kasus buruh Marsinah diusut lagi. Pemerintah juga didesak mengaku bahwa kasus Marsinah adalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Pemerintah agar mengakui kasus Marsinah sebagai kasus kejahatan hak asasi manusia," bunyi salah satu pernyataan sikap massa yang dibacakan di aksi Panggung Demokrasi '25 Tahun Kasus Marsinah, Usut Tuntas', yang digelar di Taman Aspirasi Monas, Jakarta Pusat, Selasa (8/5/2018).

Baca juga: Komnas HAM Belum Simpulkan Kasus Marsinah Pelanggaran HAM Berat

Sementara itu, Koordinator Kontras Yati Andriyani mengatakan kasus ini sebenarnya bisa dibawa ke peradilan HAM. Syaratnya, pemerintah memiliki kemauan politik untuk menuntaskannya.

"Menurut saya, sangat mungkin kasus Marsinah dibawa ke peradilan HAM jika kemauan politik ada, jika otoritas negara dan pemerintah mau. Jokowi sudah mencatut nama Marsinah untuk mendapat dukungan politik dalam kampanye Pilpres 2014," ujarnya saat berorasi.

Baca juga: Koalisi untuk Marsinah Gelar Aksi di Taman Aspirasi Monas

Berikut ini pernyataan sikap massa dalam aksi '25 Tahun Kasus Marsinah':

1. Komnas HAM agar membuka kembali dan mengusut dengan serius kasus Marsinah. Berbagai bahan pengusutan kasus Marsinah sebagai kejahatan HAM masih bisa ditemukan, jika ada keberanian dan komitmen untuk menggunakannya bagi penuntasan kasus.

2. Pemerintah agar mengakui kasus Marsinah sebagai kasus kejahatan hak asasi manusia.

3. Berikan peradilan HAM untuk Marsinah. (idh/fdn)