Pengacara: Tak Ada Intruksi Presiden PKS ke Kader Laporkan Fahri

Pengacara: Tak Ada Intruksi Presiden PKS ke Kader Laporkan Fahri

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Jumat, 04 Mei 2018 14:35 WIB
Sakhir Purnomo ditemani pengacaranya (Foto: Kanavino/detikcom)
Jakarta - Pihak DPW PKS DKI Jakarta menegaskan pelaporannya terhadap Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah adalah inisiatif sendiri. Tidak ada instruksi dari Presiden PKS Sohibul Iman kepada kader partai di daerah untuk beramai-ramai melaporkan Fahhri ke polisi terkait ucapannya itu.

"Jadi tidak benar, lagi-lagi perlu diluruskan ini adalah inisiatif, kalau teman-teman tahu sebelumnya ada (PKS) NTB, ada Aceh dan ada DKI ya. Tidak ada instruksi dari presiden PKS untuk melakukan seperti ini (melaporkan)," kata pengacara PKS, Indra kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (4/5/2018).

Ketua DPW PKS DKI Sakhir Purnomo melaporkan Fahri atas pernyataannya soal 'boleh melakukan kejahatan itu di mana saja' pada 3 Januari 2018 lalu yang dimuat di sejumlah media massa. Sakhir memandang perlu melaporkan Fahhri atas pernyataannya itu karena dinilai dapat merusak citra partai.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebagai institusi partai tentu pak Shakir beserta jajarannya melihat ini tentu akan merusak, apalagi ada momen Pilkada nanti ada Pileg, Pilpres. Kalau persepsinya tidak diluruskan ini berbahaya, tentunya ini merugikan sebagai sebuah identitas partai," papar Indra.

Ia kembali menegaskan, pelaporan Sakhir terhadap Fahri adalah murni hasil rapat internal DPTW. Pernyataan Fahri itu dinilai mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik.


"Karena itu bukan pembnaran. Karena kalau nggak disikapi bisa dianggap kebenaran sehingga orang bisa membuat kesimpulan di publik, memunculkan (bahwa) PKS membenarkan kejahatan, PKS membenarkan berlaku kriminal lainnya, padahal tidak," ungkapnya.

Pernyataan Fahri dinilai bertolak belakang dengan idenitas PKS sebagai partai islam. "Partai dakwah yang sendi-sendi menjalankan aktivitas organisasi dengan norma-norma agama sesuai perundang-undangan. Jadi ini suatu hal yang bertolak belakang. Kalau tidak direspons, ya tadi akan muncul persepsi negatif, ini juga mengkanalisaai karena kalau sturkur PKS DKI tidak meresponsnya dikhawatirkan muncul sikap-sikap kader yang melakukan luapan kekecewaan itu rasanya perlu disikapi secara institusi," tandasnya.

(mei/mea)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads