DetikNews
Senin 30 April 2018, 20:46 WIB

Kisah Ki Ngawur Permana Nistakan Agama Dihukum 5 Tahun Penjara

Aditya Mardiastuti - detikNews
Kisah Ki Ngawur Permana Nistakan Agama Dihukum 5 Tahun Penjara Arnoldy Bahari alias Ki Ngawur Permana saat sidang vonis penistaan agama. (Bahtiar/detikcom)
Pandeglang - Pengadilan Negeri Serang menyatakan Arnoldy Bahari alias Ki Ngawur Permana terbukti menistakan agama. Akibatnya, Arnoldy harus menjalani vonis 5 tahun penjara.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun," kata majelis hakim yang dipimpin Koni Hartanto di Pengadilan Negeri Pandeglang, Jalan Raya Serang Km 1, Pandeglang, Banten, Senin (30/4/2018).

Majelis hakim menyatakan Arnoldy dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebar informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar-individu, kelompok, dan masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan.


Dia juga dijatuhi denda Rp 100 juta subsider hukuman penjara selama 6 bulan. Arnoldy dinilai terbukti melakukan pelanggaran pidana berdasarkan Pasal 45a ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kasus ini bermula ketika Arnoldy ditangkap di rumahnya di Cikadu, Kecamatan Cibitung, Pandeglang, pada November 2017. Pemilik Padepokan Ki Ngawur Permana itu diamankan polisi terkait unggahan di media sosialnya mengenai kalimat syahadat.

Kala itu Camat Cibitung Dedi Taftajani mengatakan unggahan Arnoldy di Facebook dinilai meresahkan. Sebabnya, Arnoldy menyebut, ketika mengucapkan kalimat syahadat, seseorang harus menyaksikan langsung Tuhannya.

"Itu SARA masalahnya, jadi masalah akidah. Jadi katanya kalau asyhadu alla Ilaaha, dia mengatakan harus ada buktinya, wujudnya harus ada," kata Dedi saat dimintai konfirmasi melalui telepon, Senin (28/11/2017).


Dedi menyebut Arnoldy merupakan warga pendatang dan baru dua tahun tinggal di wilayahnya. Letak rumahnya, menurut Dedi, kebetulan jauh dari lingkungan masyarakat dan dekat dengan hutan.

Saat itu polisi langsung mengamankan Arnoldy bersama MUI dan aparat setempat. Dari padepokan Arnoldy, polisi juga menyita buku 'Kitab Sihir Rahasia Kuno' yang ditulis Ki Ngawur Permana dan Nyi Damar Sagiri.

"Kan justru (jika) dia tidak segera diselamatkan, khawatirnya masyarakat kan. Karena warga minta diusir dari wilayahnya," kata Kabid Humas Polda Banten AKBP Zainuddin saat itu.

Selama pembacaan putusan, ratusan simpatisan dari salah satu ormas Islam ikut memantau jalannya persidangan. Setelah hakim mengetokkan palu, para simpatisan salah satu ormas Islam tersebut kebanyakan mensyukuri vonis yang diberikan oleh hakim.

"Alhamdulillah," ujar simpatisan begitu mendengar vonis majelis hakim.


Sementara itu, tim penasihat hukum Arnoldy terlihat kecewa atas putusan hakim. Mereka menyebut fakta yang dikonstruksi dalam persidangan di putusan majelis hakim dinilai memiliki banyak kesesatan.

"Fakta yang dikonstruksi dalam persidangan hari ini semuanya berisi banyak kesesatan. Dan oleh karenanya, kami menyatakan ini adalah peradilan sesat," kata pengacara terdakwa, Pratiwi Febry, kepada wartawan di Pengadilan Negeri Pandeglang, Banten, Senin (30/4).

Pratiwi mengatakan putusan majelis hakim dalam persidangan vonis hari ini sama sekali tidak menampung rasa keadilan terdakwa. Padahal seluruh keterangan saksi dari JPU, menurutnya, bisa dibantah di muka persidangan dengan menghadirkan 6 ahli dan 2 saksi.

Ia juga menilai putusan majelis hakim menafikan fakta-fakta yang diajukan selama persidangan. Hakim dinilai hanya mempertimbangkan satu keterangan ahli dari MUI Pandeglang, KH Zaenuddin, dalam pengambilan keputusan. Tim kuasa hukum dari LBH Jakarta, menurutnya, akan berkomunikasi dengan terpidana mengenai kemungkinan banding. Yang jelas, Pratiwi menilai vonis 5 tahun penjara terhadap kliennya tidak mempertimbangkan asas berkeadilan.

"Kemungkinan besar iya (banding)," ujarnya.
(ams/fjp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed