Ketum PPP Nilai Biaya Politik Mahal Bikin Politisi Korup

Jakarta - Banyaknya kepala daerah dan anggota legislatif yang terjerat kasus korupsi dinilai Ketua Umum PPP Romahurmuziy sebagai akibat dari mahalnya biaya politik. Ia menilai adanya kesalahan pada sistem pemilihan umum. Ia pun meminta adanya perhatian dari konstitusi soal masalah ini.

"Jika ada satu atau dua politisi yang tertangkap, kita bisa mengatakan ada yang salah dari politisi tersebut. Namun sekarang ada ratusan kepala daerah baik yang masih aktif atau tidak yang terjerat korupsi, berarti ada yang salah dengan sistemnya," kata pria yang akrab disapa Rommy ini dalam keterangan tertulis, Jumat (27/4/2018).

Baca juga: Rommy Siap Jadi Cawapres Jokowi

Ia menjelaskan biaya mahal untuk maju menjadi pemimpin daerah semisal honor saksi dan biaya sosialisasi. Untuk di tingkat provinsi seperti Jawa Barat, Rommy mengatakan setidaknya para calon harus mengeluarkan Rp 14,5 miliar untuk saksi. Sedangkan untuk tingkat Pilpres nanti biayanya Rp 120 miliar.

"Di Jawa Barat saja misalnya, dengan sekitar 72 ribu TPS dibutuhkan dana sekitar Rp 14,5 miliar jika masing-masing saksi dibayar Rp 200 ribu. Untuk Pilpres 2019 mendatang satu pasangan membutuhkan dana hingga Rp 120 miliar hanya untuk saksi di sekitar 600 ribu TPS. Itu baru biaya saksi," paparnya.

Baca juga: Ketum PPP dan Hariman Siregar Diskusi soal Cawapres Jokowi

Untuk itu Rommy mengatakan mencalonkan diri dengan modal popularitas tinggi saja tidak cukup. Itu karena dalam praktiknya mereka membutuhkan biaya yang mahal.

Jika menginginkan lembaga politik sehat dan partai politik bersih, kata dia, yang perlu dibereskan adalah pembiayaan demokrasi. Jika pembiayaan demokrasi itu tidak tuntas, maka akan sulit keluar dari jerat korupsi. Perlu adanya perhatian konstitusi soal pembiayaan politik agar prilaku koruptif di kalangan politisi bisa diminimalisir. (ega/ega)