Jonan Temui Jokowi di Istana, Bahas Tumpahan Minyak di Balikpapan?

ADVERTISEMENT

Jonan Temui Jokowi di Istana, Bahas Tumpahan Minyak di Balikpapan?

Andhika Prasetia - detikNews
Kamis, 19 Apr 2018 15:13 WIB
Menteri ESDM Ignasius Jonan mendatangi kompleks Istana Kepresidenan. (Andhika Prasetya/detikcom)
Jakarta - Menteri ESDM Ignasius Jonan menyambangi kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, siang ini. Belum diketahui apa yang dibahas Jonan dengan Presiden Joko Widodo.

Jonan datang ke kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (19/4/2018) sekitar pukul 14.40 WIB, dengan menumpangi mobil RI-34. Jonan langsung memasuki beranda Istana ke tempat Jokowi bekerja.


Belum diketahui apakah pertemuan ini membahas tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Saat ini, pertemuan masih berlangsung.

Terkait tumpahan minyak, Kementerian ESDM dan Kementerian LHK dipanggil Komisi VII DPR. Rapat yang digelar di gedung DPR, Jakarta, Senin (16/4), itu fokus membahas tumpahan minyak di Teluk Balikpapan.


Berikut ini kesimpulan rapat saat itu:

1. Komisi VII DPR RI mendesak langkah konkret PT Pertamina (Persero) dalam memberikan ganti rugi berupa santunan kepada masyarakat yang terdampak akibat kebocoran pipa milik PT Pertamina (Persero). Baik korban yang meninggal dunia dan korban yang kehilangan mata pencarian dapat dioptimalkan.

2. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM, Menteri LHK, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk menuntaskan tindakan yang telah dilaksanakan atas persoalan bencana tumpahan minyak di Teluk Balikpapan bersama pihak lain yang terkait agar terjadi kepastian hukum bagi semua pihak dan menyampaikan laporan tertulis paling lambat minggu ke-4 bulan April 2018.


3. Komisi VII DPR RI meminta Menteri LHK RI menyiapkan sanksi administratif dan gugatan perdata kepada pihak yang melakukan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan di Teluk Balikpapan.

4. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM, Menteri LHK, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) melaksanakan langkah antisipatif dan proaktif agar kejadian bencana seperti ini tidak terulang di masa mendatang.

5. Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian ESDM RI melakukan review menyeluruh atas objek vital PT Pertamina (Persero) dan KKKS serta melakukan monitoring dan pengawasan dengan menerapkan teknologi terkini secara periodik untuk memastikan bahwa ketentuan standar HSE dijalankan dengan benar.

6. Komisi VII DPR RI mendesak PT Pertamina (Persero) melakukan pembaruan sistem monitoring dan pengawasan objek vitalnya dengan menerapkan teknologi terkini untuk memastikan bahwa ketentuan standar HSE dijalankan dengan benar.


7. Komisi VIl DPR RI mendesak Kementerian ESDM RI menerapkan pengawasan pipa bawah laut, terutama di daerah terlarang, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.

8. Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian LHK RI mewajibkan penanggung jawab kawasan yang berisiko tinggi untuk membuat analisis risiko lingkungan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

9. Komisi VII DPR RI mendesak Polda Kalimantan Timur menelusuri kepemilikan Kapal MV Ever Judger untuk kepentingan proses hukum terkait bencana tumpahan minyak dI Teluk Balikpapan.

10. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan anggota Komisi VII DPR RI disampaikan paling lambat pada 23 April 2018. (dkp/jbr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT