DPRD Dorong Pemprov DKI Rumuskan Perubahan Perda Tata Ruang

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Rabu, 18 Apr 2018 17:52 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik (M Fida/detikcom)
Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mendorong Pemprov DKI segera merumuskan perubahan-perubahan dalam Perda Nomor 1/2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ). Saat ini, kata Taufik, revisi Perda RDTR dan PZ telah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda).

"Iya dong, segera (dirumuskan), karena itu sudah masuk dalam Prolegda," ujar Taufik di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Selatan, Rabu (18/4/2018).

Dia mengatakan perumusan perubahan Perda RDTR dan PZ merupakan tanggung jawab Tim Pembangunan DKI, dalam hal ini berada dalam koordinasi Asisten Pembangunan Sekda DKI Gamal Sinurat.


"Jadi itu kan core-nya ada di Tim Pembangunan, di Asisten Pembangunan. Dia rumusin dong perubahan-perubahan apa," ungkapnya.

Taufik mencontohkan perubahan yang harus dilakukan pada revisi Perda RDTR dan PZ adalah terkait rencana zonasi sejumlah wilayah di Jakarta. Salah satunya mengubah zonasi Jalan Senopati.

"Saya contohkan paling konkret (Jalan) Senopati. Kenapa nggak kita ubah saja?" katanya.


Menurut Taufik, banyak keberadaan bangunan berubah fungsi (BBF) di Jalan Gunawarman dan Jalan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Padahal kawasan Kebayoran Baru masih merupakan zonasi hunian tempat tinggal mengacu pada Perda RDTR dan PZ. Namun banyak bangunan di kawasan tersebut sudah berubah menjadi komersial.

"Iya kan existing-nya apa sekarang? Usaha. Terus kalau existing-nya usaha, sementara izinnya rumah, kira-kira duitnya masuk ke siapa? Ini sederhana lihatnya. Kemang. Lalu Antasari," kata Taufik.

Menurutnya, perubahan fungsi jalan tanpa izin itu sangat merugikan Pemprov DKI, terutama terkait persoalan pajak yang masuk ke kas daerah.


"Kalau saya, saya putihkan itu. Tadi Senopati, Kemang Raya, Antasari, mana lagi yang ada, Anda diemin aja nanti yang untung siapa?" ujar Taufik.

Selain perubahan kawasan hunian menjadi kawasan komersial, Taufik juga mengusulkan persoalan ruang terbuka hijau. Saat ini, menurutnya banyak wilayah yang mendadak 'dihijaukan', salah satunya Kampung Akuarium.

"Kampung Akuarium itu nyatanya emang ditinggalin orang dari jaman jebot. Itu kan dihijaukan. Dari jaman jebot itu orang udah tinggal di situ, sebelom ada dihijaukan. Banyak yang dihijaukan nggak puguh-puguh. Nah ini mesti ditinjau ulang maka perlu ada perubahan RDTR," tuturnya.


"Tiba-tiba rumah Anda dihijaukan. Banyak nggak di Jakarta? Banyak banget. Tahu-tahu rumah lu hijau saja. Mau dibangun, dibikin gini kagak bisa," imbuh Taufik.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memastikan akan merevisi Perda Nomor 1/2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ). Sandiaga ingin, dengan revisi tersebut, warga bisa membangun usaha dari rumah masing-masing.

"Kami ingin kemudahan bagi setiap pengusaha pemula, pengusaha kecil, usaha mikro yang memulai usahanya di rumah sendiri atau kami lihat sebagai contoh yang showcase sama seperti yang terjadi di Silicon Valley atau yang seperti Microsoft, Apple, yang dimulai di garasi," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (12/2). (jbr/jbr)