DetikNews
Selasa 17 April 2018, 12:49 WIB

Tolak Tawaran 'Mulia' PPP, Lulung Ungkit soal Ahok

Aditya Mardiastuti - detikNews
Tolak Tawaran Mulia PPP, Lulung Ungkit soal Ahok Abraham 'Lulung' Lunggana (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Sekjen PPP Arsul Sani memberikan sejumlah tawaran untuk politikus Abraham 'Lulung' Lunggana, dari Ketua DPP hingga caleg DPR RI. Namun semua tawaran itu ditolak Lulung. Lantas, apa alasan Lulung?

"Iya benar, kita kan permintaan masing-masing dong. Begini, saya kerja sebagai Ketua DPW dari 2004-2009 menghasilkan 10 kursi, bersama kolektivitas DPW dan enam struktur kepengurusan di DKI, termasuk Kepulauan Seribu. Itu harus ada apresiasi dong," kata Lulung kepada detikcom, Selasa (17/4/2018).

Lulung membenarkan mendapat tawaran sebagai Ketua DPP PPP (Dewan Pimpinan Pusat). Namun dia masih ingin bertahan bekerja sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DKI Jakarta. Salah satu alasannya, Lulung mengaku mempertimbangkan suasana hati masyarakat pendukung PPP yang kecewa karena Pilgub DKI.

"Tawaran saya bilang begini, 'kondisi saat ini sangat berbeda ya mbok kasihkan saya kembali yang namanya SK Bandung, SK DKI, biar saya allout'. Persoalannya kan kepercayaan publik ke umat ini berkurang, karena tidak memilih yang sesuai AD/ART dia memilih lain, kasarnya saya bilang pilih Ahok. Ini kekecewaan masyarakat ini saya antisipasi oleh karenanya saya melawan keputusan DPP," urainya.


"Maka dari itu, saya bertahan pada posisi saya dong, Muktamar Pondok Gede itu Muktamar Bandung. Kalau mau fair, saya jangan ditawarin ke DPP, harusnya ada Muswil DPW PPP di situ kalau dia tidak mau menyerahkan hasil Muktamar Pondok Gede ya, pesertanya harus saya. Saya di situ mulai dipotong Aziz yang tadinya sekretaris saya jadi ketua. Balikin dong SK saya ketua DPW, sekjennya Aziz," imbuh Lulung.

Lulung menyebut selama ini di Jakarta tak pernah ada musyawarah wilayah (muswil) untuk menentukan pengurus DPW DKI. Lulung keberatan jabatannya dicopot tanpa melalui prosedur sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

"Kalau tidak ada muswil artinya cacat hukum dong. Oke muswil penyelenggaranya saya, prosesnya sesuai prosedur dong. Ada rapat kerja wilayah di situ ditentukan kapan muswilnya baru di situ boleh bertanding apakah saya dipilih atau tidak. Jika tidak terpilih, baru saya dimasukkan ke DPP. Sudah pilkada melanggar, tapi konstitusi struktural jangan melanggar. Ini kan zalim ke saya, iya benar tawaran mulia ke saya, tapi tidak konstitusi," tegasnya.
Tolak Tawaran 'Mulia' PPP, Lulung Ungkit Soal AhokAbraham 'Lulung' Lunggana (Muhammad Fida Ul Haq/detikcom)

Lulung pun membantah mempertahankan posisi sebagai ketua DPW karena jabatan. Dia mengaku hanya menjaga kepercayaan umat yang sudah memilihnya.

"Di Jakarta ada 3 PPP: PPP Djan Faridz, PPP Rommy, dan PPP Lulung. Saya wajar mempertahankan 10 kursi karena kepercayaan umat ke Haji Lulung. Saya sampaikan bukan terseok-seok untuk minta jabatan. Saya terseok-seok ingin sekali meminta SK Bandung itu dikembalikan ke saya dan saya ingin mempertahankan umat, bukan jabatan semata," tegasnya.

"Di Jakarta ini yang dipercaya PPP Haji Lulung. Saya ngakuin ditawarin itu, tapi dia harus ngakuin dong ada konstitusi yang dilanggar nggak. Sudah pilkada melanggar mengusung yang bukan sesuai AD/ART," cetus Lulung.


Lulung juga mengaku merasa dibohongi seusai deklarasi mendukung Ketum PPP Romahurmuziy. Dia merasa tak percaya lagi pada tawaran yang diberikan kepadanya.

"Saya nih sekarang dibohongin, kalau jadi ketua DPW deklarasi siap diperintah Rommy. Makanya kemarin saya deklarasi, komentar saya jadiin profil FB-nya Rommy. Haji Lulung sudah gabung ke kita, Haji Lulung serahkan kantor DPW, saya serahkan. Terus saya dijanjiin jadi ketua, mana percaya saya, DPW aja saya nggak dikasih, buat deklarasi aja nggak dikasih," paparnya.


Sebelumnya, Sekjen PPP Arsul Sani mengungkap, pasca-islah, sudah ada upaya merangkul Lulung dan tokoh-tokoh lain yang sempat berseberangan. Upaya tersebut dijalankan sesuai dengan amanat muktamar PPP, yang memerintahkan DPP islah dengan semua pihak.

Arsul Sani, ditemani Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PPP Suharso Monoarfa dan pengurus DPP PPP lainnya, menemui Lulung lebih dari 6 bulan lalu. Dalam pertemuan itu, Arsul memberikan tawaran kepada Lulung.

"Kepada Haji Lulung kita tawarkan agar dia masuk ke DPP, naik pangkat, ada di jajaran ketua DPP. Kan dia ketua DKI, kita jadikan dia naik jadi koordinator wilayah, misalnya Jakarta-Banten. Wilayah binaan dia tidak hanya sekadar DKI Jakarta. Kemudian kita tawarkan nyaleg DPR RI, dari dapil mana di Jakarta yang dia mau, dan dia nomor satu," kata Arsul kepada detikcom, Selasa (17/4).

[Gambas:Video 20detik]


(ams/tor)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed