Lulung Tampik Tawaran PPP, Benarkah karena Take Home Pay DPRD DKI?

Jakarta - PPP membeberkan upaya yang telah dilakukan untuk islah dengan Abraham 'Lulung' Lunggana. Hingga saat ini, Lulung tak menanggapi tawaran itu. Benarkah karena bayaran yang lebih besar di DPRD DKI?

Soal hal tersebut sempat disinggung Sekjen PPP Arsul Sani saat menceritakan upaya pihaknya merangkul Lulung. PPP sudah menawari Lulung menjadi Ketua DPP PPP dan maju menjadi caleg DPR RI, tapi Lulung menolak.

"Kami sudah ngalah, walaupun Anda (Lulung, red) bukan ketua DPW... karena Lulung kan orang hebat, kehebatan dia itu harus dimanfaatkan untuk membina PPP di tingkat nasional. Ketua DPRD DKI pun tidak kita larang, kursi pimpinan kita berikan. Ya kita tahulah, take home pay anggota DPR kalah besar dari DPRD DKI," ujar Arsul saat berbincang, Selasa (17/4/2018).

Baca juga: Bantah Tutup Diri, PPP Ungkap Tawaran 'Mulia' untuk Lulung

Arsul Sani (Andhika Prasetia/detikcom)

Arsul tak tahu pasti alasan Lulung menolak tawaran PPP. Namun soal take home pay (THP) DPRD DKI, Arsul mengatakan memang lebih besar daripada DPR RI.

"THP-nya lho ya... iya lebih gede. Dengan APBD DKI berapa itu, ya beda dengan provinsi lain, APBD makin besar, untuk DPRD-nya kan makin besar juga," ujar Arsul.

APBD DKI memang yang paling besar. Jumlahnya lebih dari Rp 73 triliun. Benarkah ini alasan yang membuat Lulung enggan beranjak dari DKI?

Baca juga: Cerita Lulung yang Jadi 'Rebutan' Partai Peserta Pemilu 2019

Lulung sudah bicara soal tawaran-tawaran yang masuk untuknya. Dia menyatakan masih berat meninggalkan PPP, tapi sudah bicara soal kriteria partai baru yang akan dipilihnya nanti.

"Yang berbasis umat Islam, konsisten memelihara kerukunan umat beragama, jelas itu, terus kemudian membangun ekonomi kerakyatan, partai lama, yang minus sedikit sekali kadernya terjebak soal kursi, dan yang jelas partai antikorupsi," papar Lulung, Senin (16/4) malam. (tor/fjp)