DetikNews
Jumat 13 April 2018, 13:34 WIB

Pengacara Novanto Bacakan Pleidoi: Kasus e-KTP Perkara Politik

Aditya Mardiastuti - detikNews
Pengacara Novanto Bacakan Pleidoi: Kasus e-KTP Perkara Politik Setya Novanto ketika menjalani sidang dengan pembacaan pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta (Foto: Ari Saputra/detikcom)
FOKUS BERITA: Novanto Dieksekusi
Jakarta - Kasus korupsi proyek e-KTP disebut pengacara Setya Novanto, Maqdir Ismail, tidak bisa dilepaskan dari urusan politik. Menurut Maqdir, ada aroma politik di balik pengusutan kasus itu lantaran dekat dengan masa setelah Pilkada 2014.

"Apabila kita cermati perkara Setya Novanto tidak sepenuhnya perkara pidana karena sebenarnya bias politik malah jauh lebih kental daripada masalah hukum pidananya. Perkara ini pada hakikatnya adalah perkara politik yang dikemas dengan plastik transparan sehingga menjadi terang benderang melihat dengan jelas," kata Maqdir saat membacakan pleidoi atau nota pembelaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (13/4/2018).

Maqdir mengatakan perkara e-KTP ini dekat dengan kondisi pasca Pilpres 2014, yang kala itu parlemen sedang panas dengan perebutan kursi pimpinan DPR. Apalagi, lanjut Maqdir, kala itu terjadi perbedaan pandangan politik yang cukup tajam di DPR.


"Apabila kita mau menengok perkara Setya Novanto ini tidak bisa dipisahkan dari perkara politik pada saat itu jelang Pemilu dan Pilpres 2014 yang lalu. begitu pun keadaan sesudahnya, keadaan politik untuk memperebutkan kursi pimpinan DPR menjadi salah satu tujuan setelah pemilihan presiden. Sebenarnya nyata terbaca kala melihat pemilu, partai yang tidak mendapat jatah sebagai pimpinan DPR," kata Maqdir.

Maqdir kemudian membacakan data Daftar Pemilih Tetap antara Pilpres dan Pileg 2014 yang jumlahnya selisih hingga 2,4 juta orang lebih. Dia menyebut dengan adanya penyelidikan terhadap kasus ini, maka untuk mewujudkan single identity alias identitas tunggal pemilih menjadi terhambat.

"Akibat carut marut DPT ini muncul gunjingan yang tidak sedap dalam proses pemilihan Pilpres. Ada isu kelompok tertentu yang membajak data KPU sehingga menambah suara di daerah tertentu tidak akan terjadi kalau seandainya jika untuk kepentingan Pemilu ini tidak dipersoalkan lebih dulu. Ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan karena tidak tahu jumlah pemilih sebenarnya dan banyak pemilih ganda," ucapnya.


Lalu, urusan internal Golkar ketika menjadi oposisi juga disinggung Maqdir. Selain itu, Maqdir menyebut dengan disingkirkannya Novanto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar maupun Ketua DPR maka Partai Golkar sudah dikuasai pihak tertentu.

"Karena selama ini terdakwa dikenal sebagai mata rantai partai, atau simpatisan partai dalam mengumpulkan dana untuk partai. Maka partai akan menjadi sulit diatur dan dikendalikan sedemikian rupa masih ada sedikit orang yang mencari dana untuk partai. Dengan kondisi sekarang bukan hanya partai Golkar yang akan dikuasai tapi juga sumber pendanaan Partai Golkar akan bergantung pada orang tertentu orang yang ingin menguasai partai dan mengendalikan." kata Maqdir.

"Selain itu beberapa upaya untuk membersihkan orang tertentu. Tersingkirnya sejumlah orang yang selama ini dianggap dekat Novanto adalah untuk menyempurnakan penguasaan Partai Golkar dengan penyempurnaan penguasaan partai, maka sebenarnya selesailah sudah kegiatan untuk mempertahankan kepentingan dan selesailah sudah pengungkapan pihak-pihak dalam kepentingan Pemilihan 2019," imbuh Maqdir.



(ams/dhn)
FOKUS BERITA: Novanto Dieksekusi
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed