Kamis 12 April 2018, 15:30 WIB
Polemik Kampanye Pakai Pesawat RI-1, PPP: Jokowi Naik Angkot Mau
Presiden Jokowi dan Ketum PPP Rommy (Foto: Laily Rachev/Biro Pers Setpres)
Jakarta -
PPP meminta wacana penggunaan pesawat Kepresidenan untuk Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye Pilpres 2019 tak perlu dibuat polemik. PPP menjelaskan Jokowi pun tak jadi masalah bila menggunakan angkot.
"Pak Jokowi itu naik angkot aja masih mau kok. Saya kira tidak perlu membuat suatu peraturan yang kemudian membuat rumit persoalan yang bisa memancing komentar-komentar yang menganggap ini sebuah ketidaksetaraan," ujar Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy) di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/4/2018).
Rommy mengaku sudah membicarakan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye kepada Jokowi. Jokowi, menurut Rommy, Jokowi menanggapi hal itu secara santai.
"Komentar Pak Jokowi singkat, 'Saya naik angkot aja nggak masalah kok,'" tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memandang wajar apabila Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan untuk keperluan kampanye pilpres. Sebab, hal tersebut mempertimbangkan aspek keamanan kepala negara.
"Presiden itu kan tidak bisa dipisahkan, pertama, dari segi security mesti tetap harus ada pengawal mesti ada pesawat," kata JK di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (11/4).
(dkp/dkp)
"Pak Jokowi itu naik angkot aja masih mau kok. Saya kira tidak perlu membuat suatu peraturan yang kemudian membuat rumit persoalan yang bisa memancing komentar-komentar yang menganggap ini sebuah ketidaksetaraan," ujar Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy) di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/4/2018).
Rommy mengaku sudah membicarakan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye kepada Jokowi. Jokowi, menurut Rommy, Jokowi menanggapi hal itu secara santai.
"Komentar Pak Jokowi singkat, 'Saya naik angkot aja nggak masalah kok,'" tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memandang wajar apabila Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan untuk keperluan kampanye pilpres. Sebab, hal tersebut mempertimbangkan aspek keamanan kepala negara.
"Presiden itu kan tidak bisa dipisahkan, pertama, dari segi security mesti tetap harus ada pengawal mesti ada pesawat," kata JK di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (11/4).
(dkp/dkp)
