PAN Setuju Pilkada Dikembalikan ke DPRD

Jakarta - Pemerintah bersama DPR sepakat untuk mengkaji ulang sistem pilkada langsung. Partai Amanat Nasional (PAN) sepakat dengan wacana tersebut.

Ketum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), DPR sudah sepakat menggunakan sistem pemilihan melalui DPRD. Namun kesepakatan itu batal karena SBY mengeluarkan Perppu.

Baca juga: Bamsoet: Usulan Pilkada Kembali Lewat DPRD dari KPK

"Dulu sudah semuanya oleh DPRD kan,di DPR sudah setuju. Cuma SBY keluarkan Perppu. Jadi saya kalau dikembalikan ke DPRD, oke," kata Zulkifli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Zulkifli menyetujui sistem pemilihan tidak langsung dengan pertimbangan yang lebih murah.

Baca juga: Komisi II: Pilkada Lewat DPRD Bukan Solusi Hapus Politik Uang

"Karena kalau begini caranya tidak usah OTT, tangkap saja semua. (Kemudian) biayanya mahal, Jatim-Jateng-Jabar berapa saksinya, 90 ribu orang (biayanya mencapai) ratusan miliar. Negara nggak jamin kan," sambung Ketua MPR ini.

Dia mengatakan sistem pemilihan kepala daerah memang perlu diperbaiki. "Jadi sistemnya harus diperbaiki, kalau tidak diperbaiki kan begini terus," tuturnya.


(yas/fdn)