Komisi II: Pilkada Lewat DPRD Bukan Solusi Hapus Politik Uang

Jakarta - DPR dan pemerintah sepakat untuk mengkaji ulang sistem pilkada langsung dan tidak tertutup kemungkinan hasilnya akan kembali pada sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Wakil Ketua Komisi II Fandi Utomo menyatakan tidak sepakat dengan rencana tersebut.

Menurut Fandi, wacana tersebut menunjukkan satu kemunduran demokrasi. Ia juga menuturkan, dikembalikannya kewenangan pemilihan kepala daerah kepada DPRD tidak relevan jika tujuannya untuk mengurangi tindakan politik uang atau money politics.

Baca juga: Ketua Komisi II Tak Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD

"Ya mundur. Saya berpendapat itu kemunduran (demokrasi). Menurut saya, tidak relevan (jika sistem tersebut dijadikan solusi untuk menghilangkan budaya korupsi). Karena begitu hak rakyat ditutup untuk berpartisipasi, itu juga problem," kata Fandi di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/3/2018).

Ia juga menilai, dengan diberlakukannya sistem pemilihan melalui DPRD, artinya membatasi rakyat untuk berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

"Berarti kan partisipasi rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan, berpartisipasi dalam pemilu, itu kan jadi terbatas," tuturnya.

Baca juga: Bagi Bamsoet, Ini Sisi Positif Kepala Daerah Dipilih DPRD

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat menyuarakan untuk mengevaluasi sistem pilkada langsung. Dengan begitu, tak tertutup kemungkinan evaluasi menghasilkan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD. (yas/rvk)