Bagi Bamsoet, Ini Sisi Positif Kepala Daerah Dipilih DPRD

Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), menilai politik biaya tinggi dalam demokrasi Indonesia telah menjadi salah satu pemicu korupsi di berbagai sektor. Karenanya, sistem demokrasi pemilihan langsung yang menyebabkan politik biaya tinggi, perlu dikaji ulang.

Hal tersebut disampaikan Bamsoet, sapaan akrabnya, saat menerima Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) di ruang kerja Pimpinan DPR RI, Jakarta, Kamis (5/4/2018).

"Saya berpandangan, untuk menekan politik biaya tinggi, mungkin perlu dikaji lebih dalam pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD. KPK maupun aparat hukum lain juga akan lebih mudah mengawasinya. Selain mengurangi beban biaya politik, pemilihan Kepala daerah melalui DPRD sama sekali tak bertentangan dengan prinsip demorasi yang kita anut," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga: Usul Pilkada Lewat DPRD, Bamsoet: Banyak Kepala Daerah Ditangkap KPK

Bamsoet memandang, langkah yang sudah dilakukan GMPK dalam upaya pemberantasan korupsi perlu diapresiasi. Berbagai penelitian terkait korupsi sudah banyak dilakukan lembaga tersebut.

"Pemberantasan korupsi tak hanya sekadar dengan upaya represif saja, harus ada kesadaran kolektif bangsa yang melibatkan segenap komponen bangsa. Saya kira GMPK bisa melakukan berbagai kerja sama dengan DPR agar berbagai hasil penelitan yang telah dilakukan bisa disinkronkan dalam proses pembuatan RUU. Sehingga RUU yang dihasilkan bisa komprehensif dan membendung upaya korupsi," ujarnya.

Bamsoet mengungkapkan, GMPK di bawah kepemimpinan Bibit Samad Rianto memberikan nafas baru bagi pemberdayaan masyarakat dalam memerangi dan mencegah bahaya korupsi. Sebagai sosok yang pernah menjadi Komisioner KPK pada 2007-2011, kapabilitas dan integritas Bibit dalam memerangi korupsi, tak perlu diragukan lagi.

"Saya punya pandangan, sebaiknya pendidikan anti korupsi juga dimasukan dalam mata pelaran khusus. Entah itu muatan lokal ataupun kegiatan ekstrakulikuler. Sehingga generasi muda kita terdidik intelektualitasnya untuk ikut memerangi korupsi. Ini sekaligus menyiapkan generasi muda yang lebih tangguh dan lebih berintegritas," tutur Bamsoet.

Baca juga: Bamsoet Minta KPK Bikin Kajian soal Pilkada Rentan Korupsi

Menyambut pandangan Bamsoet, Bibit menjelaskan, GMPK sudah melakukan berbagai kerjasama dengan perguruan tinggi maupun oraganisasi kemasyarakatan, serta instasi swasta untuk memberikan training anti korupsi.

"Ke depannya tentu akan kita tingkatkan kembali berbagai kerjasama tersebut. Di Kementerian PAN-RB, kami juga bekerja sama membuat zona integritas wilayah bebas korupsi. Begitupun di DPR. Kehadiran GMPK sejak awal memang ditunjukan untuk menggugah masyarakat madani, aparatur pemerintahan dan dunia usaha memberantas korupsi sebagai gerakan moral masyarakat," jelas Bibit.

Sejak dideklarasikan pada 25 November 2013 di Jakarta, GMPK tercatat telah beberapa meneliti dan mengevaluasi permasalahan tindak pidana korupsi di setiap lapisan kehidupan masyarakat. Organisasi tersebut juga merumuskan solusi kerawanan dan akar masalah penyebab korupsi. (idr/nwy)