DetikNews
Selasa 03 April 2018, 12:49 WIB

Sandiaga Mengaku Tak Alergi Sebut Istilah Populer di Era Ahok

Muhammad Fida Ul Haq - detikNews
Sandiaga Mengaku Tak Alergi Sebut Istilah Populer di Era Ahok Wagub DKI Sandiaga Uno (tengah) (Foto: Yulida Medistiara/detikcom)
Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku tidak pernah alergi terhadap istilah-istilah populer pada masa kepemimpinan gubernur sebelumnya. Hal tersebut membantah pernyataan PDIP yang menuding dirinya alergi dengan istilah yang dipakai mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Saya tidak pernah alergi menyebut kata normalisasi. Saya nggak pernah alergi menyebut kata-kata yang poluler di pemerintahan sebelumnya. Ini patut kita garis bawahi. Karena yang kita pentingkan adalah layanan kepada masyarakat," kata Sandiaga di Ancol, Jakarta Utara, Selasa (3/4/2018).

[Gambas:Video 20detik]


Sandiaga mengatakan Pemprov DKI tetap menggunakan teknik normalisasi untuk mencegah banjir. Sementara di lokasi lain, ada beberapa yang harus diatasi dengan naturalisasi.

"Yang kami sampaikan bahwa di setiap penataan itu tidak bisa dipukul rata. Di beberapa wilayah cocok untuk naturalisasi sementara daerah lain cocok untuk normalisasi," jelasnya.

Sandi mengatakan program prioritas Pemprov DKI adalah mengatasi banjir dan macet. Selain itu, Pemprov DKI juga fokus pada pengentasan kemiskinan di masyarakat lapisan bawah.


"Tentunya kalau kita lihat ada dua isu yang menjadi fokus daripada kelas menengah ke atas yaitu banjir dan kemacetan. Sementara kelas menengah ke bawah adalah lapangan kerja dan gaya hidup. Jadi itu semuanya kita akan fokuskan ke lima tahun ke depan," sebutnya.

Sebelumnya, Fraksi PDIP meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno tak alergi menggunakan istilah pembangunan yang sudah populer di era Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot).

"Kami berharap agar pemerintah daerah saat ini tak perlu 'alergi atau tidak nyaman' dengan beberapa istilah yang terlanjur populer maupun tidak populer berkenaan dengan pelaksanaan RPJMD Tahun 2013-2017, misalnya tentang normalisasi sungai termasuk sungai Ciliwung, RPTRA, rusunawa, Rusunami, rumah deret, penggusuran atau penertiban, KJP, KJS, dan lian-lain," kata anggota DPRD DKI Fraksi PDIP William Yani di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (2/4).


William meminta Anies-Sandi tak memikirkan istilah lain untuk menjalankan program. Yang penting, menurut William, yakni aksi konkret jika program atau istilah yang sudah ada dilanjutkan kembali.

"Yang penting ketika hal itu lebih besar manfaatnya bagi kota Jakarta Ibu kota NKRI berikut warga kotanya, apa salahnya dilaksanakan atau dilanjut," ujarnya.
(fdu/jbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed