Jumat 30 Maret 2018, 00:14 WIB
Kalbar Targetkan Zero Hotspot di 2018
Focus group discussion di Kalbar membahas antisipasi karhutla. (Foto: dok. Polda Kalbar)
Jakarta -
Pemerintah bersama aparat penegak hukum kembali mencari solusi kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat. Diskusi ini dilakukan untuk mengantisipasi karhutla seperti pada 2015.
"Berbicara hutan dan lahan, kita mengalami dampak ekstrem yang terjadi pada 2015. Dengan kejadian ini, kita benar-benar mulai mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian dari aspek ekonomi hingga kesehatan," kata Kapolda Kalbar Irjen Didi Haryono lewat keterangan tertulisnya, Kamis (29/3/2018).
Focus group discussion ini digelar di Hotel Harris Pontianak pada hari ini. Acara dihadiri Ketua Badan Restorasi Gambut RI Nasir Foead, Ketua Manggala Agni Kalbar, Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Siantan Pontianak, para kepala desa dan lurah di wilayah Kubu Raya dan Kota, serta jajaran Polda Kalbar.
Didi mengatakan kerja sama lintas instansi mesti terjalin agar dapat menekan munculnya hotspot. Dia bahkan menargetkan zero hotspot pada tahun ini.
"Oleh karena itu, pada 2016 dan 2017, dengan sigap dan kerja keras, Kalimantan Barat berhasil menekan hotspot. Dan diutamakan lagi pada 2018 menjadi zero hotspot," ucap Didi.
Antisipasi sejak dini yang dilakukan ialah dengan memetakan wilayah rawan karhutla. Didi mengatakan pelaku pembakaran hutan dan lahan akan ditindak tegas. Diskusi juga digelar untuk memberi penyadaran cara membuka lahan yang aman.
"Diskusi ini memberikan solusi terbaik kepada masyarakat cara membuka lahan dengan cara tidak membakar," ujar Didi.
Selain pemetaan wilayah rawan, di tahap pencegahan ini pemerintah dan aparat akan menggiatkan sosialisasi kepada masyarakat dan perusahaan. Petugas juga akan melakukan patroli rutin dan mengajak masyarakat serta perusahaan untuk terlibat dalam proses pemadaman bersama.
"Saya mengajak seluruh peserta FGD dan segenap elemen masyarakat bersinergi, bersatu bahu-membahu untuk memberikan solusi bagi permasalahan karhutla dan menjadikan Kalimantan Barat zero hotspot di tahun 2018," ungkap Didi.
(jbr/fjp)
"Berbicara hutan dan lahan, kita mengalami dampak ekstrem yang terjadi pada 2015. Dengan kejadian ini, kita benar-benar mulai mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian dari aspek ekonomi hingga kesehatan," kata Kapolda Kalbar Irjen Didi Haryono lewat keterangan tertulisnya, Kamis (29/3/2018).
Baca juga: Pesan Irjen Didi tentang Kalbar Bebas Asap |
Focus group discussion ini digelar di Hotel Harris Pontianak pada hari ini. Acara dihadiri Ketua Badan Restorasi Gambut RI Nasir Foead, Ketua Manggala Agni Kalbar, Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Siantan Pontianak, para kepala desa dan lurah di wilayah Kubu Raya dan Kota, serta jajaran Polda Kalbar.
Didi mengatakan kerja sama lintas instansi mesti terjalin agar dapat menekan munculnya hotspot. Dia bahkan menargetkan zero hotspot pada tahun ini.
"Oleh karena itu, pada 2016 dan 2017, dengan sigap dan kerja keras, Kalimantan Barat berhasil menekan hotspot. Dan diutamakan lagi pada 2018 menjadi zero hotspot," ucap Didi.
 Kapolda Kalbar Irjen Didi Haryono di acara focus group discussion di Kalbar membahas antisipasi karhutla (Foto: dok. Polda Kalbar) |
Antisipasi sejak dini yang dilakukan ialah dengan memetakan wilayah rawan karhutla. Didi mengatakan pelaku pembakaran hutan dan lahan akan ditindak tegas. Diskusi juga digelar untuk memberi penyadaran cara membuka lahan yang aman.
"Diskusi ini memberikan solusi terbaik kepada masyarakat cara membuka lahan dengan cara tidak membakar," ujar Didi.
Selain pemetaan wilayah rawan, di tahap pencegahan ini pemerintah dan aparat akan menggiatkan sosialisasi kepada masyarakat dan perusahaan. Petugas juga akan melakukan patroli rutin dan mengajak masyarakat serta perusahaan untuk terlibat dalam proses pemadaman bersama.
Baca juga: Pemerintah Diminta Antisipasi Karhutla |
"Saya mengajak seluruh peserta FGD dan segenap elemen masyarakat bersinergi, bersatu bahu-membahu untuk memberikan solusi bagi permasalahan karhutla dan menjadikan Kalimantan Barat zero hotspot di tahun 2018," ungkap Didi.
(jbr/fjp)
