Data yang Dikutip PAN: dari 'Bank Dunia' Hingga Megawati Institute

Jakarta - PAN menggelar jumpa pers soal kepemilikan lahan RI dengan membongkar data dari Megawati Institute. PDIP mengkritik manuver PAN.

PAN menggelar jumpa pers di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (29/3/2018) hari ini. Partai berlambang matahari putih itu diwakili Wakil Ketua Umum Hanafi Rais dan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Dradjad Wibowo.

Hanafi dan Dradjad bicara soal kepemilikan lahan di RI, isu yang menjadi bola panas karena Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menyebut ada pengibulan terkait serangkaian acara seremoni Pemerintah bagi-bagi sertifikat lahan kepada rakyat. Yang menarik PAN membawa data dari Megawati Institute, yang notabene merupakan lembaga think tank Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Ini hasil riset oligarki ekonomi diterbitkan Megawati Institute. Salah satunya itu ada rasio gini lahan di Indonesia. Jadi di situ disebutkan pada tahun 1973 berdasarkan sensus, rasio gini lahan itu 0,55, tahun 1983 0,5, tahun 1993 itu 0,64, tahun 2003 0,72, tahun 2013 masih dibintangi waktu itu, 0,68," kata Dradjad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/3/2018).

Baca juga: PAN Pakai Data Megawati Institute, PDIP: Mereka Bersilat Politik

Dradjad mengatakan riset Megawati Institute itu diperoleh dari sensus tiap 10 tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Lewat data tersebut, Dradjad menyatakan ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia paling tinggi terjadi pada tahun 2003.

"Rasio gini semakin tinggi itu semakin timpang. Skalanya 0 sampai 1. Jadi antara 0 sampai 1. Kalau 0 itu tidak timpang, perfect equality. Artinya orang mempunyai lahan yang sama. Ketika makin tinggi maka dia makin jelek," ucap Dradjad.

Dradjad Wibowo bicara di jumpa pers PAN soal data kepemilikan lahan. Foto: Lamhot Aritonang

Ya, PAN malah tak menjelaskan soal lontaran informasi yang dilempar Amien Rais, bahwa 74% lahan RI dimiliki segelintir orang. Hanafi yang menyebut data itu diterbitkan oleh Bank Dunia juga akhirnya hanya menunjukkan artikel dari media massa.

"Saya ambil contoh, Komnas HAM tercatat pada September 2016 itu mengatakan bahwa data atau informasi 74 persen tanah dikuasai 0,2 persen penduduk itu disebutkan berdasarkan dari Bank Dunia oleh Komnas HAM, saya membaca itu. Tentu informasi itu sudah jauh-jauh hari ada, semua bisa buka itu," kata Hanafi di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (29/3/2018).

"Di tahun berikutnya, 6 Januari 2017, angka yang sama dan informasi yang sama juga dikutip secara resmi oleh Ombudsman Republik Indonesia dan dimuat di harian Kompas, kalau yang tadi (Komnas HAM) itu di cnnindonesia.com," sambung Hanafi.

Baca juga: Ini Sumber Data yang Dikutip Hanafi Rais soal 74% Penguasa Lahan RI

Hanafi menyatakan saat itu pihak Bank Dunia tidak membantah. Hanafi merasa heran kenapa saat dia mengungkap hal yang sama malah dibantah oleh Bank Dunia.

"Tidak hanya itu saja, bulan September 2017, November 2017, awal 2018 data dan informasi yang sama dirujuk oleh Sekjen PBNU, oleh Prof Yusril Ihza Mahendra, dan juga yang lain. Pertanyaannya sekarang, ketika Hanafi Rais merujuk pada angka yang sama, kenapa lantas Bank Dunia membantah sekarang, kenapa tidak membantah jauh-jauh hari sebelumnya," ucap Hanafi.

Hanafi Rais. Foto: Lamhot Aritonang

detikcom sudah menghubungi Ketua Komnas HAM periode 2012-2017 Hafid Abbas. Hafid adalah pihak yang pernyataannya dikutip cnnindonesia.com soal 74% lahan di Indonesia dikuasai 0,2% penduduk. Saat dihubungi detikcom pada Rabu (21/3) lalu, Hafid mengklaim mendapat data dari Bank Dunia keluaran 15 Desember 2015. Namun Hafid tak bisa menunjukkan dokumen yang dikutipnya.

"Benar. Bisa benar itu," kata Hafid menjawab pertanyaan apakah benar dia mengutip data Bank Dunia soal 74% kepemilikan lahan di Indonesia.

Hafid mengatakan persentase itu adalah hasil olahan dari berbagai data, tak hanya satu sumber data. "Data yang ada di KPK dan kementerian terkait. Teman-teman di KPK kan kumpul data distribusi penguasaan lahan," kata Hafid.

Baca juga: PAN Kini Gunakan Data Megawati Institute soal Lahan, Ini Isinya

Jumpa pers PAN. Foto: Lamhot Aritonang

Hafid menyatakan 35 juta hektare tanah dikuasai beberapa orang saja, yakni lewat konsesi yang didapat sejak zaman Presiden Soeharto dan dilanjutkan secara turun-temurun. Dia juga mengatakan ada empat pengusaha di Indonesia yang kekayaannya hampir sama dengan kekayaan setengah jumlah penduduk Indonesia dan segelintir kelompok itulah pemilik tanah yang sangat luas.

"Banyak sih laporan-laporan itu diolah, dari data yang ada. Tidak satu sumber," kata Hafid, yang kini menjadi guru besar di Universitas Negeri Jakarta.

Baca juga: Jawab Tantangan Luhut, Elite PAN Beberkan Data Ini

Kembali ke data Megawati Institute (MI), Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno melontarkan kritikan. Menurut Hendrawan, data yang digunakan PAN merupakan on going research, atau riset yang belum paripurna. Lagipula data itu bukanlah data primer. Bahkan, data itu juga masih jadi perdebatan di internal PDIP.

"Yang dipaparkan MI itu on going research. Jadi belum hasil akhir. Soal fenomena kesenjangan, itu soal lama, bukan baru lahir era Jokowi," sebut Hendrawan.

"Metode penelitian Arif Budimanta, Direktur Eksekutif MI, dikritik tajam oleh internal MI seperti saya, Sonny Keraf, Darmadi Durianto dan lain-lain," lanjutnya (tor/tor)