Ini Sumber Data yang Dikutip Hanafi Rais soal 74% Penguasa Lahan RI

Jakarta - Waketum PAN Hanafi Rais menunjukkan sumber data ketimpangan lahan yang dikutipnya. Ada 2 sumber, yaitu koran dan media online.

"Saya ambil contoh, Komnas HAM tercatat pada September 2016 itu mengatakan bahwa data atau informasi 74 persen tanah dikuasai 0,2 persen penduduk itu disebutkan berdasarkan dari Bank Dunia oleh Komnas HAM, saya membaca itu. Tentu informasi itu sudah jauh-jauh hari ada, semua bisa buka itu," kata Hanafi di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (29/3/2018).

"Di tahun berikutnya, 6 Januari 2017, angka yang sama dan informasi yang sama juga dikutip secara resmi oleh Ombudsman Republik Indonesia dan dimuat di harian Kompas, kalau yang tadi (Komnas HAM) itu di cnnindonesia.com," sambung Hanafi.

Baca juga: Hanafi Rais: Kalau Cuma Bagi Sertifikat, Itu Reforma Agraria Palsu

Ia menyatakan saat itu pihak Bank Dunia tidak membantah. Hanafi merasa heran kenapa saat dia mengungkap hal yang sama malah dibantah oleh Bank Dunia.

"Tidak hanya itu saja, bulan September 2017, November 2017, awal 2018 data dan informasi yang sama dirujuk oleh Sekjen PBNU, oleh Prof Yusril Ihza Mahendra, dan juga yang lain. Pertanyaannya sekarang, ketika Hanafi Rais merujuk pada angka yang sama, kenapa lantas Bank Dunia membantah sekarang, kenapa tidak membantah jauh-jauh hari sebelumnya," ucap Hanafi.

Print berita CNNIndonesia.com yang dikutip Hanafi Rais. Foto: Haris Fadhil/detikcom

detikcom sudah menghubungi Ketua Komnas HAM periode 2012-2017 Hafid Abbas. Hafid adalah pihak yang pernyataannya dikutip cnnindonesia.com soal 74% lahan di Indonesia dikuasai 0,2% penduduk. Saat dihubungi detikcom pada Rabu (21/3) lalu, Hafid mengklaim mendapat data dari Bank Dunia keluaran 15 Desember 2015. Namun Hafid tak bisa menunjukkan dokumen yang dikutipnya.

"Benar. Bisa benar itu," kata Hafid menjawab pertanyaan apakah benar dia mengutip data Bank Dunia soal 74% kepemilikan lahan di Indonesia.

[Gambas:Video 20detik]

Baca juga: PAN Kini Gunakan Data Megawati Institute soal Lahan, Ini Isinya

Hafid mengatakan persentase itu adalah hasil olahan dari berbagai data, tak hanya satu sumber data. "Data yang ada di KPK dan kementerian terkait. Teman-teman di KPK kan kumpul data distribusi penguasaan lahan," kata Hafid.

Hafid menyatakan 35 juta hektare tanah dikuasai beberapa orang saja, yakni lewat konsesi yang didapat sejak zaman Presiden Soeharto dan dilanjutkan secara turun-temurun. Dia juga mengatakan ada empat pengusaha di Indonesia yang kekayaannya hampir sama dengan kekayaan setengah jumlah penduduk Indonesia dan segelintir kelompok itulah pemilik tanah yang sangat luas.

"Banyak sih laporan-laporan itu diolah, dari data yang ada. Tidak satu sumber," kata Hafid, yang kini menjadi guru besar di Universitas Negeri Jakarta.

Sebelumnya, Hanafi menanggapi pernyataan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan soal berkelahi data. Hanafi bicara soal sertifikasi tanah. Dia mengatakan apa yang disampaikan Amien Rais soal tanah merujuk pada data Bank Dunia.

"Sekitar 74 persen tanah negara dikuasai segelintir orang, itu adalah laporan bank dunia tahun 2015. Itu kan ada datanya, jangan dibantah," kata Hanafi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/3) kemarin.

Baca juga: Menelusuri Sumber Data Amien Rais soal Penguasa 74% Tanah RI

Print berita Harian Kompas yang dikutip Amien Rais. Foto: Haris Fadhil/detikcom

Namun Bank Dunia membantah pernah mengeluarkan laporan mengenai status penguasaan lahan di Indonesia yang disebut politikus Hanafi Rais. Lembaga global ini menyayangkan adanya politikus yang membawa-bawa namanya.

Country Director World Bank for Indonesia Rodrigo A Chaves menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menerbitkan laporan semacam itu.

"World Bank tidak pernah menerbitkan laporan seperti itu. Sangat jelas saya katakan bahwa itu tidak benar," tuturnya di Energy Building, Jakarta, Selasa (27/3) lalu.

(haf/tor)