.webp)
"KIP dibentuk sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, agar tak satupun masyarakat kesulitan mendapatkan informasi," kata Wasekjen PDIP Ahmad Basarah saat diskusi antara KIP dan PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (28/3/2018).
Wakil Ketua MPR yang baru dilantik ini mengatakan tanggung jawab KIP sebagai lembaga negara harus dijalankan dengan baik, yakni membantu publik terkait informasi yang benar dan dibutuhkan. KIP diminta berperan di tengah terjadinya kesimpangsiuran informasi yang beredar di masyarakat.
"Ketika ada kesimpangsiuran, banyak berita bohong, berita menyesatkan, hoax dan lainnya, maka KIP dapat mengisi ruang itu dengan berita benar sebagai bentuk pertanggungjawaban juga," ujarnya.
Basarah mengatakan bahwa saat ini terjadi liberalisasi informasi yang melahirkan banyaknya informasi hoax, ujaran kebencian, maupun upaya saling menjatuhkan. PDIP sering menjadi korban.
"Ada yang menyebut PDI Perjuangan itu sarang PKI, PDI Perjuangan anti Islam, jelas semuanya itu tidak benar. Maka ini harus diluruskan, agar keberadaan KIP ini bisa mencerahkan kesadaran publik," ujarnya.
Wakil Ketua KIP Gede Nariyana Sunarkha mengakui bahwa perkembangan teknologi informasi membawa banyak perubahan, termasuk ekses negatif dari liberalisasi informasi, yakni munculnya banyak ujaran kebencian dan berita hoax. Hal ini nanti akan menjadi perhatian dari KIP.
"Selama ini memang kita baru bergerak dan belum banyak yang bisa dilakukan karena belum lama dilantik. Tapi apa yang disampaikan Pak Basarah benar sekali terkait keharusan untuk memberi informasi yang benar dan mencerdaskan. Artinya melawan berita hoax," jelasnya.
(tor/tor)
