Perpres 13/2018 Terbit, KPK Target Ungkap 16 Kasus TPPU

Jakarta - KPK menargetkan bisa mengungkap 16 kasus korupsi yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). KPK yakin bisa mencapai target dengan adanya aturan soal transparansi pemilik manfaat suatu korporasi.

Wakil ketua KPK Laode M Syarif mengatakan pihaknya kerap kali kesulitan menelusuri hasil pencucian uang atau aset para koruptor karena disamarkan lewat suatu korporasi. Apalagi, koruptor juga biasanya menyebar sejumlah hasil kejahatannya di beberapa korporasi atau wilayah.

Baca juga: Terima Uang E-KTP, Partai Golkar Dapat Dipidana dan Dibubarkan

"Memang susah ngikutin aset itu bergerak dari A ke B ke C ke E itu luar biasa kami harus memang rajin. Kalau memang ingin mendapatkan asset recovery salah satunya dengan mencari TPPU-nya," ujar Syarif di Hotel Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/3/2018).

Namun, hal tersebut akan diantisipasi dengan adanya Perpres Nomor 13/2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Koorporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Teroris.

Baca juga: KPK Tetapkan Bupati Abdul Latif Tersangka Gratifikasi dan TPPU

Dalam Perpres itu setiap korporasi diwajibkan memberikan detail informasi pemilik manfaat. Selain itu menyediakan informasi soal korporasi dan pemilik manfaatnya atas dasar permintaan instansi berwenang atau penegak hukum.

Syarif menilai lewat Perpres itu akan mempermudah dan mempercepat KPK menelusuri hasil pencucian uang para koruptor. Selain itu, dengan transparansi pemilik manfaat, lahan penyebaran pencucian uang koruptor juga dinilai akan semakin sempit.

Baca juga: KPK Tetapkan Muhtar Ependy sebagai Tersangka Kasus TPPU

"Dalam penegakan hukum ini (Perpres) sangat membantu KPK melakukan penyidikan tindak pencucian uang dengan upaya penelusuran aset koruptor," ucap dia.

Syarif menambahkan selama tahun 2017 ada sebanyak 8 kasus TPPU yang berhasil diusut KPK. Dengan Perpres ini, pihaknya optimis bisa mengusut 16 kasus.

Baca juga: Gandeng PPATK, KPK akan Maksimalkan Pemidanaan Pencucian Uang

"Yang paling banyak ditangani KPK ini masalah pencucian uang, suap-menyuap pengadaan barang dan jasa serta perizinan. Dan pencucian uang tahun lalu itu cuma 8 kasus tetapi saya janji at least tahun 2018 TPPU harus double," ucap Syarif. (jbr/jbr)