Kapolri: Hantam Politik Uang di Pilkada!

Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mendorong anggotanya untuk gencar mengungkap praktik politik uang pada Pilkada Serentak 2018. Tito meminta anak buahnya menindak seluruh unsur yang terlibat kecurangan tanpa pandang bulu, mulai dari unsur KPUD, Panwaslu, Pemda hingga peserta pilkada.

"Paslon, kita harap bertanding dengan sehat, dengan program. Siap menang, siap kalah. Tapi itu teori. Praktiknya siap menang dan nggak siap untuk kalah. Akhirnya menghalalkan segala cara, money politik salah satunya," kata Tito saat memberi sambutan terkait pilkada damai.

Baca juga: Satgas Antipolitik Uang Monitor Seluruh Wilayah yang Gelar Pilkada

Sambutan itu disampaikan dia dalam acara 'Pemberian Penghargaan Kapolri kepada Tim Gabungan Pengungkapan 1,6 Ton Narkoba Jenis Sabu' sekaligus 'Launching Anugerah Jurnalistik Polri Tahun 2018' di gedung Rupatama, Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (27/3/2018).

"Dan itu Polri sudah membuat Satgas Antimoney Politics. Mungkin tidak menyelesaikan masalah. Paling tidak memberikan pelajaran. Kita mendorong ke depan, hantam lagi 2, 3, 4 (kasus) yang melibatkan KPU, Bawaslu atau Pemda, atau siapa kontestan," sambung Tito.

Baca juga: KPU dan Bawaslu Diminta Perketat Pengawasan

Tito menjelaskan Polri sebagai aparat penegak hukum harus memikirkan skenario terburuk dari satu keadaan. Terkait pemilihan umum, kata Tito, peran penyelenggara sangatlah berpengaruh terhadap keberhasilan.

"Kami boleh menyebutnya pesta demokrasi, tapi apapun bagi kepolisian, aparat keamanan kita harus berfikir worst scenario. Tidak pernah berfikir best scenario. Jadi worst scenario ini adalah ada potensi konflik yang harus dikelola. Kita melihat keberhasilan pilkada atau pemilihan apapun juga di publik itu sangat menentukan kerja sama dan semua stakeholder terkait itu memainkan peran masing yang diharapkan," terang Tito.

"Ada satu survey yang menyebutkan bahwa 70 persen persoalan pada pilkada atau pilpres di demokrasi ini berasal dari masalah di penyelenggara. Karena itu Polri mendorong jaringan KPU untuk mampu bekerja lebih efektif. Maka kami membuat MoU dengan mereka untuk bekerja dengan netral," imbuh dia. (aud/hri)