Soal Mobil Masuk Jakarta Harus Bayar, Golkar: Jangan Bebani Rakyat!

Jakarta - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan menolak usulan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) soal kendaraan dari luar yang masuk ke Jakarta dikenakan tarif. Judistira usulan ini tidak efektif untuk membuat warga beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

"Saya pikir kurang tepat usulan kepala BPTJ ini, ekonomi masyarakat juga masih memberatkan, jangan sampai kita memberikan kebijakan yang memberatkan lagi masyarakat," kata Judistira ketika dihubungi via telepon, Minggu (25/3/2018).

Baca juga: Usul BPTJ: Mobil yang Masuk Jakarta Harus Bayar!

Judistira meminta agar stake holder tidak terburu-buru mengambil keputusan soal usulan ini. Menurutnya proyek Light Rail Transit (LRT) juga baru akan berjalan.

"Nah, sudah ada pemberlakuan ganjil-genap di pintu tol, kita tunggu deh ekfektivitas LRT, ada juga Transjakarta premium, ini baru berjalan dan akan berjalan LRT, kita tunggu jangan kita sekonyong-konyong atau tergesa-gesa memberikan kebijakan yang menyulitkan atau memberatkan masyarakat," jelasnya.

Baca juga: Anies Kaji Usulan BPTJ Mobil Masuk Jakarta Harus Bayar

Judistira berpendapat jika usulan ini diterapkan, tidak efektif untuk mengurai kemacetan. Menurutnya untuk memaksa orang beralih ke transportasi umum harus disertai dengan fasilitas yang nyaman, dan aman.

"Nggak efektif, karena kalau uang ukurannya bukan kenyamanan, keselamatan, orang nggak akan pindah dari kendaraan pribadi. Kalau kita menghadirkan suatu transportasi umum tepat waktu, nyaman, dan aman bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Jakarta tentu mereka berpaling sendiri kok. Jadi jangan lagi kita ngasih kebijakan yang ngasih diskresi," tegasnya.

Baca juga: NasDem DKI Tolak Usul Mobil Masuk Jakarta Harus Bayar

Sebelumnya, Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan usulan mobil masuk ke Jakarta akan dikenakan tarif merupakan salah satu program jangka panjang untuk mengurai macet. Diharapkan dengan usulan ini memaksa orang untuk meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum.

"Program jangka panjang salah satunya dengan pengaturan kendaraan sistem electronic road pricing (ERP). Jadi harapan kita volume kendaraan ke arah Jakarta itu sudah mulai diatur, sehingga tidak numpuk di Jakarta semua. Karena sebentar lagi angkutan massal kita selesai MRT, LRT, belum bus-bus yang tadi saya siapkan," jelas Bambang saat berbincang via telepon, Minggu (25/3). (ams/tor)