Jumat 23 Maret 2018, 19:51 WIB
Sosialisasi Empat Pilar, Basarah Ungkit Cap PKI ke Bung Karno
Foto: Ahmad Basarah sosialisasi empat pilar. (Gibran Maulana/detikcom).
Jakarta -
Ketua Fraksi PDIP MPR Ahmad Basarah melakukan sosialisasi empat pilar di hadapan pengurus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Dalam pidatonya, Basarah banyak bercerita soal sejarah Presiden RI ke-1, Sukarno yang dulu dicap PKI.
Sosialisasi empat pilar itu digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/3/2018). Basarah awalnya menceritakan bagaimana sejarah lahirnya sosialisasi empat pilar. Menurutnya itu dimulai sejak terendusnya ideologi transnasional yang coba menggantikan Pancasila.
"Masuk ideologi transnasional, mencoba mempraktikkan ideologi transnasional itu. Lalainya negara mensosialisasikan dan membangun mental negara. Almarhum Pak Taufik Kiemas mengambil inisiatif menyelenggarakan kegiatan sosialisasi 4 pilar, dilaksanakan sejak 2012 lalu," kata Basarah.
Basarah lalu masuk ke cerita bagaimana Bung Karno dicap pengkhianat bangsa karena dituduh mendukung pemberontakan PKI di masa lalu. Sampai akhir hayat, Bung Karno masih dicap seperti itu.
"Dikatakan bahwa Bung Karno pendukung PKI. Label itu dituangkan di konsideran TAP MPRS XXXIII Tahun 1967 tentang pencabutan kekuasaan Bung Karno," jelas Basarah.
Dalam ketetapan tersebut, calon Wakil Ketua MPR itu mengatakan seharusnya pemerintah Presiden Soeharto saat Orde Baru memberikan proses hukum yang adil ke Bung Karno. Namun, ditegaskan Basarah, sampai akhir hayat Bung Karno, sang proklamator RI itu tak mendapatkannya.
Barulah di zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), TAP tersebut dicabut. "SBY membuat Bung Karno tidak terbukti PKI," pungkas Basarah.
(gbr/elz)
Sosialisasi empat pilar itu digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/3/2018). Basarah awalnya menceritakan bagaimana sejarah lahirnya sosialisasi empat pilar. Menurutnya itu dimulai sejak terendusnya ideologi transnasional yang coba menggantikan Pancasila.
"Masuk ideologi transnasional, mencoba mempraktikkan ideologi transnasional itu. Lalainya negara mensosialisasikan dan membangun mental negara. Almarhum Pak Taufik Kiemas mengambil inisiatif menyelenggarakan kegiatan sosialisasi 4 pilar, dilaksanakan sejak 2012 lalu," kata Basarah.
Basarah lalu masuk ke cerita bagaimana Bung Karno dicap pengkhianat bangsa karena dituduh mendukung pemberontakan PKI di masa lalu. Sampai akhir hayat, Bung Karno masih dicap seperti itu.
"Dikatakan bahwa Bung Karno pendukung PKI. Label itu dituangkan di konsideran TAP MPRS XXXIII Tahun 1967 tentang pencabutan kekuasaan Bung Karno," jelas Basarah.
Dalam ketetapan tersebut, calon Wakil Ketua MPR itu mengatakan seharusnya pemerintah Presiden Soeharto saat Orde Baru memberikan proses hukum yang adil ke Bung Karno. Namun, ditegaskan Basarah, sampai akhir hayat Bung Karno, sang proklamator RI itu tak mendapatkannya.
Barulah di zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), TAP tersebut dicabut. "SBY membuat Bung Karno tidak terbukti PKI," pungkas Basarah.
(gbr/elz)
