Ketua MPR: Tidak Boleh Memakai Agama untuk Politisasi

Manado - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menekankan pentingnya toleransi antar suku dan agama. Menurutnya, toleransi menjadi salah satu penyebab merdekanya Indonesia.

Menurut Zulkifli, Pancasila, UUD 1945 sudah terbukti kekuatannya. Bayangkan Indonesia dulunya terdiri dari kerajaan dan mereka bersedia tidak jadi kerajaan lagi.

"Bersedia bersatu untuk kemerdekaan Indonesia. Ini toleransi yang luar biasa, kalau kita masih ribut soal suku, soal agama, mundur saja sebagai bangsa. Jangan lagi suku, agama menjadi masalah," kata Zulkifli dalam Sosialisasi 4 Pilar MPR di Aula Gubernuran Sulut, Jalan Sonder Remboken, Manado, Rabu (24/5/2017).

Dalam acara yang dihadiri anggota dan alumni resimen mahasiswa itu, Zulkifli menyebut nilai Pancasila juga harus dijadikan pandangan hidup. Perbedaan tak boleh dikatakan hal yang melemahkan, tapi harus dijadikan kekuatan dan dijadikan perilaku.

"Perilaku seperti apa? Tidak boleh siapa pun melarang menjalankan agama. Perbedaan bukan sebagai kelemahan tapi satu kekuatan," ujarnya.

Foto: Dok. MPR

Ketua Umum PAN itu juga mengingatkan tak menjadikan agama sebagai alat politik. Dia menyinggung Pilgub DKI Jakarta 2017 yang dianggap melampaui batas.

"Tidak boleh memakai agama sebagai politisasi menyerang satu sama lain. Pilkada Jakarta kemaren itu kebablasan, karena itu melampaui batas. Untungnya Indonesia punya Pancasila," imbuh dia.

Selain nilai toleransi, Zulkifli juga menekankan nilai nasionalisme yang terdapat pada sila ke-3. Nilai tersebut menurutnya masih belum diimplementasikan secara menyeluruh.

"Sila ke-3 masih jauh, saya berpendapat kita belum berhasil mengimplementasikan Pancasila ini," katanya.

Menurutnya, salah satu nilai nasionalisme yang saat ini belum terwujud yakni kemandirian ekonomi lokal. Salah satu daerah yang mengalami hal itu yakni Bangka Belitung.

"Seperti Bangka Belitung, masyarakat kehilangan ekonomi lokal. Karena darat maupun laut berubah menjadi tambang-tambang sehingga rakyat kehilangan ekonomi tradisionalnya," tutur Zulkifli. (nwy/nwy)