Kapolri akan Buat Perkap soal Pemanggilan Anggota Dewan

Jakarta - UU MD3 telah berlaku tanpa diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di dalamnya terdapat beberapa pasal kontroversial, salah satunya Pasal 73 UU MD3 soal pemanggilan terhadap anggota Dewan.

Menanggapi hal itu, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan Kapolri akan membuat peraturan Kapolri (perkap). Hal itu untuk mengatur peraturan teknis terkait pasal tersebut.

"Polri akan merespons dengan akan membuat perkap," kata Setyo, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (19/3/2018).

Baca juga: Ketua DPR Jelaskan Soal Pasal 'Panggil Paksa' di UU MD3

Ia mengatakan polisi saat ini masih menyusun secara internal aturan itu. Ia tidak dapat memastikan kapan peraturan itu selesai. Setyo juga tidak memberi tahu bocoran aturan tersebut.

"Tentang kapan selesainya, tunggu saja karena itu ada prosesnya," kata Setyo.

Baca juga: Menkum HAM: Yang Protes UU MD3 Silakan Gugat ke MK

Sebelumnya, DPR melalui rapat paripurna mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Di dalamnya terdapat sejumlah pasal kontroversial, salah satunya Pasal 73 UU MD3.

Pasal 73 UU MD3 mengatur tentang pemanggilan pihak-pihak ke DPR. Dalam ayat 4 huruf b Pasal 73 UU MD3, Polri disebut wajib mengikuti perintah DPR untuk memanggil paksa. Bahkan, di ayat 5, polisi disebut berhak melakukan penahanan. (yld/rvk)