DetikNews
Sabtu 17 Maret 2018, 19:10 WIB

Tempat Hiburan Bisa Ditindak dengan Laporan Media, Ini Kata Sandi

Muhammad Fida Ul Haq - detikNews
Tempat Hiburan Bisa Ditindak dengan Laporan Media, Ini Kata Sandi Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (M Fida/detikcom)
Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Pergub Pariwisata Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno menjelaskan soal aturan baru yang memberi kewenangan menindak tempat hiburan berdasarkan laporan media massa.

"Harus verifikasi, tapi kemarin kita ngerasain banget bahwa media massa, terutama dari temen-temen yang membantu melaporkan, itu sangat efektif. Begitu ditulis di media massa, (jadi) Pemprov cepet bergerak," kata Sandiaga di kawasan Ancol, Sabru (17/3/2018).


Sandiaga mencontohkan pemberitaan sampah di Muara Angke menyebabkan Pemprov cepat bergerak. Dia ingin media massa berkolaborasi dengan pemerintah.

"Kita kolaborasi. Yang kita inginkan juga bahwa teman-teman dari pers, media, menjadi garda terdepan juga. Karena kalau kita mengawasi sendiri, nggak akan mungkin bisa," tuturnya.


Sandiaga tidak khawatir investasi terganggu oleh terbitnya pergub tersebut. Dia mengatakan pergub tersebut akan mendorong pengusaha menjadi lebih kreatif.

"Saya melihatnya investasi yang sekarang good customers yang good investors. Mereka akan senang karena di sini akan diperlihatkan bahwa pariwisata yang diinginkan oleh DKI ke depan adalah pariwisata berbasis ekonomi kreatif, budaya, berbasis kearifan lokal," jelasnya.


Berikut isi Pasal 54 Pergub Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata:

Pasal 54

(1) Setiap pengusaha dan/atau manajemen perusahaan pariwisata yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf t berdasarkan hasil temuan di lapangan, informasi yang bersumber dan i media massa dan/atau pengaduan masyarakat dengan melakukan pembiaran terjadinya peredaran, penjualan dan pemakaian narkotika dan/atau zat psikotropika lainnya di lokasi tempat usaha pariwisata dalam 1 (satu) manajemen dilakukan pencabutan TDUP secara langsung tanpa melalui tahapan sanksi teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua, teguran tertulis ketiga dan penghentian sementara kegiatan usaha.

(2) Pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dinas.

(3) Pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas dasar usulan yang disampaikan oleh Dinas.

(4) Terhadap pengusaha pariwisata yang dikenakan sanksi pencabutan TDUP atas pelanggaran peredaran, penjualan dan pemakaian narkotika dan zat psikotropika lainnya dilarang mendirikan usaha pariwisata hiburan sejenisnya.
(fdu/jbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed