Tak Ada Pergub, Anies Belum Bisa Tindak 36 Diskotek Terlibat Narkoba

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan 36 diskotek yang diduga terlibat narkoba belum dapat ditindak karena belum ada peraturan gubernur (pergub)-nya. Dia mengatakan pergub untuk mengatur hal tersebut sedang dibereskan.

"Pergubnya dibereskan dulu, perdanya ada, pergubnya nggak ada. Bukan cuma soal yang 36, soal langkah-langkah, sanksi itu ada perda, tapi nggak ada pergubnya," kata Anies di ruang kelas lantai III, gedung Graha Wisesa PPLPN LAN, Jl Administrasi II, Pejompongan, Jakarta Pusat, Rabu (7/3/2018).

Baca juga: Kepala BNN Siap Tutup 36 Diskotek di DKI yang Terlibat Narkoba

Anies mengatakan hal tersebut setelah menyampaikan ceramah umum di hadapan peserta leadership eselon I dan eselon II dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan Pemprov kesulitan mengambil tindakan jika pergubnya belum ada. "Soalnya, kalau nggak ada pergub, gimana kita bertindak," ujarnya.

Baca juga: Dinas Pariwisata Belum Kantongi Data 36 Diskotek Terlibat Narkoba

Anies menyebut 36 diskotek yang diduga terlibat narkoba seperti disebutkan mantan Kepala BNN Komjen Budi Waseso sudah terdata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Namun Anies mengaku belum menerima data tersebut.

"Katanya di (Dinas) Pariwisata ada komunikasi, katanya (Dinas) Pariwisata sudah (dapat). Tapi saya belum terima, pergubnya dulu," katanya.

Baca juga: Pemprov DKI Intensif Pantau 36 Diskotek Terkait Narkoba

Anies mengatakan pergub tersebut sudah diteken olehnya semalam. Saat ini tinggal finalisasi untuk pengecekan penulisan.

"Saya bahas pergub tadi malam, finalisasi. Tinggal dicek (agar) tidak ada kekeliruan tulis," lanjutnya.

Baca juga: Didesak Tutup 36 Diskotek Terkait Narkoba, Anies: Kami Punya Datanya

Sebelumnya, Kepala BNN Irjen Heru Winarko mengatakan siap menutup tempat tersebut. Pihaknya akan berkoordinasi dengan BNN Provinsi Jakarta untuk menutup 36 diskotek tersebut.

"Itu sebenarnya di BNNP (DKI). Nanti akan ditutup oleh BNNP, jika tidak bisa, nanti kita yang tutup," kata Irjen Heru di kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (7/3) siang tadi. (idn/jbr)