Sekjen Demokrat: OTT KPK Bisa Untungkan Calon Kepala Daerah Lain

Jakarta - Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menghormati penegakan kasus hukum yang menjerat calon kepala daerah oleh KPK. Namun dia berpendapat, ada sudut pandang berbeda terkait pesta demokrasi pemilihan kepala daerah.

"Ya saya percaya bahwa penegakan hukum terhadap soal korupsi ini, para penegak hukum sudah punya cara, dan mekanisme, dan sistemnya. Dia tunduk dan taat pada aturan hukum kan. Kita hormati itu secara profesional. Oleh karena itu, itu satu hal. Satu hal (lain), pesta demokrasi. Jadi ini 2 hal yang berbeda," kata Hinca di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/3/2018).

Baca juga: Hakim Kembali Terjaring OTT, Pakar: Runtuhkan Negara Hukum

Hinca kemudian menyinggung soal operasi tangkap tangan (OTT). Proses hukum ini tidak bisa ditunda dan disebutnya harus ditindaklanjuti. Tetapi dalam konteks pilkada yang saat ini masih dibangun, menurut Hinca penegakan hukum barangkali bisa dilihat secara lebih luas.

"Karena bisa saja maksudnya baik, untuk mengambil seseorang, tapi menguntungkan langsung kepada yang lain. Itu soal di situ. Saya kira kawan-kawan penyidik atau KPK bisa menimbang itu," tuturnya.

Baca juga: Soal OTT Calon Kepala Daerah, KPK: Kita Lakukan Pencegahan

Soal imbauan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto untuk menunda kasus hukum calon kepala daerah, Hinca menyarankan agar penegakan hukum terus berjalan. Di sisi lain, proses demokrasi juga bisa berjalan dengan baik.

"Kalau dalam konteks ini biarkan penegakan hukum jalan terus dan biarkan proses demokrasi juga baik, kan begitu. Jadi penegakan hukum ini nggak boleh berhenti karena ada salah satu peristiwa yang bersifat perseroangan. Kita tunggu saja," tutup Hinca. (nif/rna)