"Mungkin sekarang tinggal dua atau tiga lagi yang belum (menyerahkan LHKPN). Jadi sudah semua anggota DPR RI menyerahkan laporan LHKPN-nya. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kami berharap mendapat penghargaan dari KPK karena sudah semua anggota DPR menyerahkan LHKPN," kata Bamsoet di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (12/3/2018).
Bamsoet menyatakan saat ini sedang berupaya mengembalikan kepercayaan publik lewat keterbukaan di DPR, terutama dalam pembahasan anggaran. Ia juga meminta KPK mengawasi proses pembahasan anggaran di DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"PR saya sebagai Ketua DPR yang baru menggantikan Pak Novanto bahwa waktu saya tidak banyak lagi untuk memperbaiki, hanya tinggal 1,5 tahun. Maka langkah-langkah yang saya lakukan adalah keterbukaan seterbuka-bukanya, publik kepada DPR," ujar Bamsoet.
"Jadi kami mulai terbuka dan meminta KPK juga mengawasi secara ketat, terutama dalam membahas anggaran, mulai pembahasan di komisi hingga di Banggar dan sidang paripurna," sambungnya.
Hal itu dia sampaikan atas keprihatinannya apabila ada anggota legislatif yang terlibat dalam kasus korupsi. Ia juga menyinggung soal calon kepala daerah yang terjerat korupsi.
"Kita prihatin terhadap adanya baik anggota DPRD maupun DPR RI. Tapi yang terpenting lagi, tadi sudah kepala-kepala daerah yang belum maju sudah keciduk yang harusnya demokrasi besok pilkada dilakukan dengan riang gembira tapi berujung pada kesedihan karena terkena OTT," ucap Bamsoet.
"Kalau soal seorang anggota kena atau tidak kena, itu kan soal amal dan perbuatan yang bersangkutan. Kita sebagai pimpinan DPR sudah mengimbau, mungkin juga para pimpinan partai sudah mengimbau," imbuh Bamsoet. (haf/dhn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini