DetikNews
Selasa 06 Maret 2018, 16:43 WIB

Jaksa Agung: Perlu Sinergi Cegah Korupsi Sebelum dan Sesudah Pilkada

Denita Matondang - detikNews
Jaksa Agung: Perlu Sinergi Cegah Korupsi Sebelum dan Sesudah Pilkada Jaksa Agung M Prasetyo/Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan perlu sinergi antara lembaga penegak hukum untuk mencegah tindak pidana korupsi sebelum dan sesudah pilkada. Kualitas pilkada harus terjaga.

"Oleh karenanya kerja sama yang kita canangkan ini memang perlu untuk memperkuat sinergitas hukum antara Polri, Kejaksaan dan KPK untuk mencegah korupsi yang terjadi sebelum dan sesudah pilkada agar kita bisa bertanggung jawab memastikan pembiayaan politik terkait pelaksanaan pilkada tidak bersumber dari hasil korupsi," ujar Prasetyo dalam sambutan pada Rakernis Bareskrim Polri di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (6/3/2018).

Kerja sama antara penegak hukum menurut Prasetyo juga mengatur pertukaran data atau informasi terkait dugaan korupsi dalam pilkada. Lewat hal ini diharapkan pelaksanaan pilkada bisa terjaga kualitasnya.

"Saya optimis dan percaya bahwa jalinan kerja sama ini akan mampu menjadi bagian intgrafif terlaksananya tugas kita masing-masing secara optimal. Karena apa yang telah kita sepakati, sudah pasti dapat diterima semua pihak sebagai sarana dan perlengkapan dari keinginan sungguh-sungguh dan manifestasi tanggung jawab bersama, meletakkan pondasi yang kuat dalam upaya terdorongnya proses pemilihan kepala daerah yang berintegritas, berkualitas, bersih, jujur dan adil," tutur Prasetyo.

Potensi penyimpangan pada pelaksanaan pilkada seperti politik uang rentan terjadi. Sebab pilkada membutuhkan ongkos politik yang sangat tinggi juga rawan pidana lainnya.

Pengawasan disebut Prasetyo menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk unsur penegak hukum.

"Ketatnya kompetensi mendorong terpilihnya (calon) menjadi lebih penting sehingga kecenderungan untuk melakukan korupsi untuk memobilisasi upaya yang harus dikerjakan. Hal ini berimplikasi ajang kontestasi pilkada hanya akan sekedar melahirkan pejabat publik yang bermental koruptif yang sangat memungkinkan sangat mempengatruhi kualitas pemerintah yang dipimpinnya yang rawan penyelewengan dan menyalahgunakan wewenang," papar dia.


(fdn/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed