Kapolri: Intensifkan Tindakan Cegah Politik Uang di Pilkada

Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan pihaknya akan mengintensifkan kegiatan-kegiatan mencegah politik uang di pilkada serentak. Upaya ini juga disinergikan dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti KPK dan Kejaksaan Agung.

"Untuk mengurangi kerusakan akibat demokrasi biaya tinggi ini, tidak ada jalan lain selain kita mengintensifkan kegiatan-kegiatan untuk menekan jangan sampai pilkada ini dipenuhi dengan politik penggunaan uang," kata Tito dalam Rakernis Bareskrim Polri di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (6/3/2018).

Kegiatan tersebut termasuk penindakan seperti operasi tangkap tangan (OTT) yang sudah dilakukan KPK terhadap sejumlah calon kepala daerah. Polri menurut Tito juga melakukan hal yang serupa terkait dengan OTT penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu di Garut, Jawa Barat.

Baca juga: Kapolri: Reserse Paling Banyak Komplain, Harus Introspeksi-Evaluasi

"Saya sampaikan apresiasi yang tinggi karena memberikan efek deteran kepada para penyelenggara, pengawas dan juga para peserta (Pilkada) untuk tidak bermain dengan politik uang, meskipun memang mereka juga tidak bisa menghindar, tetapi paling tidak bisa mengurangi," sambungnya.

Untuk memaksimalkan upaya pencegahan, pengawasan dan penindakan pada Pilkada serentak, Polri, Kejaksaan Agung dan KPK bersinergi. Lembaga penegak hukum menurutnya harus menyamakan visi agar menjaga proses demokrasi dari penyimpangan seperti politik uang.

Baca juga: Ketua KPK: Beberapa Calon Kepala Daerah 90% Jadi Tersangka

"Polri akan laksanakan tanda tangan nota kesepahaman Komisi Penyiaran Indonesia, ini untuk bagaimana bisa mengelola dan mengawasi medsos. Kita perlu intensifkan (karena) damagenya sangat besar hoax provokatif dan lain-lain bisa sangat bahaya untuk perpecahan bangsa kita," ujar Tito. (fdn/fdn)