Pimpinan DPR: Jokowi Seyogianya Buat Perppu MD3 agar Semua Selesai

Jakarta - Presiden Joko Widodo hingga kini masih enggan menandatangani revisi UU MD3 yang telah disahkan melalui paripurna DPR. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan Jokowi seharusnya mengeluarkan perppu apabila tak setuju dengan UU tersebut.

"Menurut kami, apabila pemerintah kurang pas, kurang sreg, seyogianya ya pemerintah mengeluarkan perppu supaya semuanya bisa terselesaikan," ujar Agus di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (23/2/2018).

Sebab, UU MD3 akan otomatis sah berlaku, meski Jokowi tak meneken. Hal itu didasari Pasal 73 UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UUD 1945.

Baca juga: UU MD3 Dianggap Ancam Demokrasi, Jokowi Harus Keluarkan Perppu

Karena itu, salah satu langkah tegas yang dapat dilakukan Presiden adalah mengeluarkan perppu untuk membatalkan UU MD3.

"Memang sesuai dengan UU No 12 itu dinyatakan bahwa dalam waktu kurun 30 hari apabila tidak ditandatangani Presiden itu UU tetap berlaku. Karena memang sudah diputuskan di paripurna," papar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu.

Baca juga: PAN: Jokowi Buat Saja Perppu Bila Anggap Imun DPR Berlebihan

Jokowi, meski masih menimbang untuk menandatangani, mengaku tidak terpikir mengeluarkan perppu atas UU tersebut. UU MD3 yang baru disahkan menuai kontroversi karena ada sejumlah pasal yang membuat DPR menjadi imun dan antikritik.

"Saya kira hal itu tidak akan sampai ke sana," jelas Jokowi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (21/2). (tsa/elz)