DetikNews
Rabu 21 Februari 2018, 07:32 WIB

Tok! MA Batalkan Sebagian Kenaikan Tarif Pengurusan STNK

Andi Saputra - detikNews
Tok! MA Batalkan Sebagian Kenaikan Tarif Pengurusan STNK Antrean Pengurusan STNK dan BPKB di Polda Metro Membludak (hasan/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) mencabut sebagian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 yang menaikkan tarif STNK dan BPKB. Putusan itu diketok dalam sidang tertutup tanpa dihadiri para pihak mana pun.

Kasus bermula saat Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 60 Tahun 2016 untuk menggantikan PP Nomor 50 Tahun 2010. Kenaikan itu naik 100 persen dengan alasan tidak pernah mengalami perubahan sejak bertahun-tahun.

Atas hal itu, seorang warga Dusun Tlangi I, Desa Waru Barat, Kecamatan Waru, Pamekasan, M Noval Ibrohim Salim mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA). Noval sebagai pemilik sepeda motor Nopol M 2345 BC keberatan dengan kenaikan tersebut.

Setelah berkas masuk, MA melakukan sidang secara tertutup dan memutuskan mencabut sebagian PP Nomor 60/2016 itu.
Tok! MA Batalkan Sebagian Kenaikan Tarif Kepengurusan STNK

"Menyatakan lampiran Nomor E angka 1 dan 2 PP Nomor 60/2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Polri, bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi," demikian bunyi putusan sebagaimana berkas salinan putusan dibagikan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah kepada wartawan, Selasa (20/2/2018).

Lampiran yang dimaksud yaitu:
1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3, per pengesahan dengan tarif Rp 25 ribu.
2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih per pengesahan dengan tarif Rp 50 ribu.


Putusan itu diketok oleh ketua majelis Supandi dengan anggota Sudaryono dan Yosran. Putusan itu diketok pada 14 Juni 2017, tetapi salinan putusan baru disebarkan ke wartawan pada Selasa (20/2) kemarin.

Dalam putusannya, Supandi dkk berpendapat PP 60/2016 bertentangan dengan Pasal 73 ayat 5 UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi pemerintahan.

"Dibantu oleh panitera pengganti Teguh Satya Bakti dengan tidak dihadiri para pihak," ujar salinan putusan tersebut.

Para pihak yang dimaksud yaitu penggugat, Nobal Ibrohim Salim yang memberikan kuasa hukum ke 7 orang, serta tergugat Presiden Joko Widodo yang menyerahkan kuasa ke Menkumham, Menkeu dan Jaksa Agung.


(asp/ams)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed